Jakarta, Aktual.com – Anggaran operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) jadi salah satu korban kebijakan pemangkasan anggaran oleh Pemerintah. Di APBN 2016, KPU awalnya dialokasikan dapat kucuran Rp 1,648 triliun. Namun ‘pisau cukur’ pemerintah memangkas Rp68,3 miliar anggaran kepegawaian KPU.
Menanggapi itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan ikhlas tanpa syarat. Kata dia, tidak apa anggaran pegawai lembaganya dikurangi, yang penting tahapan Pilkada Serentak 2017 tetap berjalan sebagaimana dijadwalkan. “Anggaplah itu sumbangsih kami terhadap negara,” ujar dia, usai diskusi di Badan Pengawas Pemilu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/6).
Lagi pula, Husni yakin pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah sudah melalui pertimbangan matang. Yakni menyelamatkan agenda penting pemerintah, khususnya di bidang perekonomian nasional. “Saya pikir ini sudah dipikirkan matang, makanya saya katakan kami ikhlas tanpa syarat,” kata dia.
Meski rela angaran pegawai dipotong, namun di APBN-Perubahan 2016, KPU justru mengajukan tambahan anggaran hingga Rp198,3 miliar. Tapi itu bukan untuk menutupi anggaran pegawai yang sudah dipotong. Melainkan katanya untuk anggaran pengawasan terhadap 101 satuan kerja yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak di Februari 2017 nanti.
Artikel ini ditulis oleh:
