Anggaran Pendidikan Tidak Tepat Sasaran karena Juknis

Martapura, Aktual.com – Anggota DPR RI Ahmadi Noor Supit mengatakan, anggaran pendidikan yang dialokasikan dengan jumlah sangat besar, tidak tepat sasaran karena petunjuk teknis yang mempersulit penggunaannya.

“Anggarannya sangat besar mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi sayangnya tidak tepat sasaran karena terkendala aturan juknis,” ujarnya di Martapura, Kalimantan Selatan, Rabu (1/11).

Pernyataan itu disampaikan di depan ratusan unsur masyarakat Kecamatan Martapura Kota yang hadir pada reses dan sosialisasi empat pilar kebangsaan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu.

Ia mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai amanat undang-undang sebesar 20 persen sehingga ditetapkan anggaran sebesar Rp440 triliun pada 2017.

Namun, kata anggota komisi XI DPR RI itu, anggaran yang sangat besar tersebut tidak bisa dimanfaatkan sesuai skala prioritas yang ditetapkan karena adanya juknis terkait penggunaan anggaran.

“Kami menilai telah terjadi kesalahan dalam memprioritaskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Disisi lain, juknisnya terlalu ketat sehingga anggaran tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Ditekankan, penggunaan anggaran harus mengacu pada petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengguna anggaran.

“Intinya, setiap pelaksanaan kegiatan harus mengacu juknis yang ditetapkan. Jika tidak maka akan berhadapan dengan hukum karena sudah menyalahi aturan yang diputuskan,” kata dia.

Dikatakan, pihaknya berupaya agar petunjuk teknis tidak terlalu detail dalam acuannya sehingga sekolah maupun pengguna anggaran bisa menggunakan anggaran sesuai kebutuhan.

“Kami siap memperjuangkan agar juknis lebih fleksibel sehingga anggaran besar yang sudah dialokasikan dapat digunakan sesuai kebutuhan sekolah tanpa melanggar aturan,” katanya.

Ditambahkan, pihaknya menjaring aspirasi masyarakat melalui masa reses dan mengakui masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi tetapi siap memperjuangkan di masa depan.

“Perjuangan masih belum selesai karena banyak aspirasi masyarakat yang belum terealisasi. Namun kami komitmen merealisasikan pembangunan yang bisa dinikmati seluruh masyarakat,” katanya.

Ant.

Artikel ini ditulis oleh: