Petugas menata uang rupiah di salah satu gerai penukaran mata uang di Jakarta, Senin (27/6). Nilai tukar rupiah di pasar spot pada perdagangan Senin (27/6) ditutup menguat 0,30 persen atau 40 poin ke Rp13.351 per dolar Amerika Serikat setelah bergerak pada kisaran Rp13.298 hingga Rp13.535 per dolar Amerika Serikat . ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/16.

Kupang, Aktual.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan anggaran sebesar Rp490 miliar untuk membiayai pelaksanaan Pilkada gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2018.

“Tahapan pilgub dimula dengan pra tahapan pada akhir 2016, sudah diusulkan anggaran sebesar Rp490 miliar kepada pemerintah dan DPRD NTT,” kata juru bicara KPU NTT Yosafat Koli di Kupang, Sabtu (27/8).

Dia mengatakan, saat ini sedang melakukan koordinasi dengan KPU kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak tahap tiga pada 2018.

Koordinasi ini untuk menyatukan pandangan dengan KPU kabupaten, terutama dalam kaitan dengan pembiayaan, sehingga KPU Provinsi NTT bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian agar ada penghematan dari APBD NTT.

“Pada tahun 2018 nantinya, akan ada sepuluh kabupaten yang melaksanakan pilkada. Ada pos pembiayaan di daerah yang bisa disatukan dengan pilgub, sehingga kita bisa melakukan penghematan,” katanya.

Sepuluh kabupaten yang menggelar pilkada serentak pada 2018 itu adalah Kabupaten Alor, Ende, Kupang, Nagekeo, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sikka, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Timor Tengah Selatan.

Menurut dia, dalam rapat koordinasi awal, perkiraan anggaran yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan pilkada di sepuluh kabupaten ini mencapai Rp150 miliar.

Dari total dana tersebut, Kabupaten TTS berpotensi menghabiskan lebih banyak dana, yakni Rp 24,3 miliar. Sementara usulan dana pilkada paling sedikit adalah Sumba Tengah, yakni sebesar Rp 6,5 miliar.

Dana tersebut belum termasuk dana pengawasan oleh Badan Penawas atau Panitia Pengawas serta kepolisian untuk urusan pengamanan.

“Jadi dari hitungan awal, kalau ada dana sharing dengan 10 kabupaten itu, kita bisa hemat sekitar Rp150 miliar,” katanya.

(Ant)

Artikel ini ditulis oleh: