Kaltara, Aktual.com – Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Hamka Baco Kady, meminta pemerintah pusat memberi keleluasaan pada pemerintah daerah dalam berinovasi dari segi anggaran, agar tidak hanya mengandalkan APBN.
Hal itu dikatakan Hamka saat mengunjungi Tanjung Selor, Kaltara, baru-baru ini. Dalam kunjungan tersebut, Hamka mengatakan, Kaltara yang merupakan provinsi baru tentu mengalami banyak hambatan dan kendala. Dan itu merupakan risiko dari adanya pemekaran daerah.
Pembangunan infrastruktur merupakan hal mendasar, jika tidak digenjot dampaknya pada akselerasi ekonomi yang tidak bisa berkembang. Hanya saja, jika semua mengandalkan APBN maka berdampak serius bagi program pemerintah lainnya.
“APBN itu sangat terbatas. Memang Rp2013 triliun itu besar, tapi kita harus tahu bahwa itu bukan satu provinsi, itu untuk 34 provinsi,” kata politisi Fraksi Golkar tersebut.
Hamka menjelaskan, anggaran yang ada sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji. Dana alokasi umumnya digunakan untuk pembayaran gaji. Jika Indonesia ingin membangun infrastruktur di daerah-daerah yang baru dimekarkan dan yang akan dikembangkan seperti Kaltara, tidak ada alternatif lain kecuali dari loan atau pinjaman.
Pemerintah harus membuka kesempatan pemerintah daerah meminjam dana untuk membangun daerah-daerah terisolasi. Apalagi, Kaltara ini daerah perbatasan. Tidak bisa tidak, harus dilakukan pembangunan, karena menyangkut harkat dan martabat Indonesia di perbatasan.
Tujuannya untuk menjaga NKRI. Ketika APBN tidak memungkinkan mendanai pembangunan infrastruktur, maka investasi investasi dari luar jadi sebuah keniscayaan. Apalagi, potensi alam Kaltara cukup baik.
“Saya yakin tidak mungkin selesai pembangunan di Kaltara ini hanya dengan mengandalkan APBN, itu pasti. Karena itu mari semua investor berfikir dan pemerintah berfikir dengan RPJM-nya itu bagaimana mampu mendorong pembangunan. Ini daerah perbatasan dan juga provinsi terbaru,” papar Hamka.
Artikel ini ditulis oleh:
