Beranda Life Kesehatan Anggota Baleg DPR Ingin RUU Kesehatan Persingkat Tahapan Jadi Dokter

Anggota Baleg DPR Ingin RUU Kesehatan Persingkat Tahapan Jadi Dokter

Seorang Dokter menunjukan vaksin

Jakarta, aktual.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sondang Tampubolon berharap agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dapat selaras dengan tujuan pembentukan politik kesehatan Indonesia. Penyusunan RUU Kesehatan, menurut Sondang, harus dipikirkan dari hulu hingga ke hilir lantaran penyusunannya menggunakan metode omnibus law.

“Penyusunan RUU Kesehatan seharusnya juga membentuk politik kesehatan Indonesia. Oleh karena itu, dalam menyusunnya harus dari hulu sampai hilir, karena metodenya omnibus law. Sebaiknya memang harus dipikirkan dari mulai aspek tenaga kesehatan, tenaga medis serta sarana prasarana seperti penggunaan alat, obat-obatan sampai jaminan kesehatan,” ujar Sondang saat Rapat Pleno Penyusunan RUU Tentang Kesehatan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/1) kemarin.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menyoroti panjangnya tahapan regulasi yang harus dilalui oleh tenaga kesehatan dalam memperoleh izin praktek di Indonesia selama ini. Terkait hal itu, Sondang pun mengusulkan agar salah satu pasal RUU Kesehatan nantinya berisi aturan yang mempersingkat tahapan regulasi yang harus dilalui tenaga kesehatan dalam memperoleh izin praktek.

Merujuk pada fakta selama ini, ungkap Sondang, seorang tenaga kesehatan khususnya dokter jika ingin berpraktek di Indonesia maka langkah pertama yang harus ditempuh lulus S.Ked. Kemudian, harus melaksanakan Co-Ass selama dua tahun dan selanjutnya internship. Berikutnya, harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat. Seorang dokter pun harus bisa mendapatkan rekomendasi daripada profesi, harus mendapatkan STR dan akhirnya mendapatkan surat izin praktek.

“Itu langkahnya terlalu panjang. Kenapa kita tidak menciptakan supaya regulasi itu bisa lebih singkat, mengingat saat-saat ini Indonesia sedang darurat Sumber Daya Manusia. Kenapa ini tidak bisa dipersingkat atau disederhanakan? Misalnya, untuk tenaga kesehatan mendapatkan SIP maka cukup sudah dalam memperoleh SIP dan STR itu digabungkan menjadi satu sehingga bisa menyederhanakan regulasi,” tutur Legislator asal Dapil DKI Jakarta tersebut.

(Megel Jekson)