Jakarta, Aktual.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal DKI Jakarta Fahira Idris berharap debat calon gubernur dan wakil gubernur yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta nanti malam, menghadirkan tema kekinian yang menyinggung persoalan ibu kota.

Menurutnya, selain dapat membantu warga Jakarta memutuskan calon mana yang layak memimpin Jakarta, tema debat juga bisa meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017 mendatang. Apalagi, warga DKI Jakarta butuh figur pemimpin yang mengayomi dan memikirkan nasib rakyat.

“Masa depan proyek reklamasi yang kontroversial sampai kebijakan calon soal penggusuran harus terpapar dalam debat. Ini penting karena kedua isu ini berkaitan langsung dengan hajat hidup warga Jakarta,” ujar Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1).

Senator Jakarta ini menilai, nelayan serta warga terdampak reklamasi perlu mengetahui sikap tegas para calon terhadap proyek kontroversial tersebut. Sebab, selain menabrak berbagai aturan dan berpotensi merusak lingkungan, proyek reklamasi bakal membuat Jakarta mengalami banjir skala luas.

“Bahkan dianggap sebagai pengingkaran terhadap konsep poros miritim. Apalagi, kasus korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta oleh KPK dianggap masuk kategori grand corruption,” tutur Fahira.

Selain masalah reklamasi, soal penggusuran juga tidak kalah penting untuk dibahas dalam debat. Wakil Ketua Komite III DPD ini mengungkapkan, saat ini pendapat warga DKI Jakarta terpecah terkait maraknya penggusuran dalam dua tahun terakhir.

Karenanya, Debat Publik Pilkada DKI Jakarta ini menjadi momentum bagi para calon memaparkan pendapatnya soal penggusuran. Kemenangan warga bukit duri di PTUN, menunjukkan kebijakan penggusuran di Jakarta masih dilakukan secara serampangan, melanggar hukum, dan tidak manusiawi.

“Bagaimana bisa, tanah yang sah dimiliki warga secara turun temurun digusur dan diambil alih secara paksa atas nama kepentingan publik. Kalau ini terjadi di negara otoriter kita bisa maklumi, tapi ini terjadi di Indonesia yang katanya rakyat memegang kedaulatan,”

“Warga Jakarta perlu tahu sikap para calon soal penggusuran, karena ini bukan hanya soal tanah tetapi juga soal paling dasar dan prinsip yaitu bagaimana memanusiakan manusia,” tegas Fahira.

Sekali lagi, Fahira berharap, debat yang rencananya digelar tiga kali pada 13 Januari, 27 Januari dan 10 Februari 2017 ini harus benar-benar mampu menjadi panggung yang efektif bagi para calon menawarkan gagasannya. Serta menjadi medium bagi rakyat untuk menilai kapasitas para calon untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga Jakarta.

Dari berbagai survei terkait Pilkada Jakarta, tambahnya, jumlah pemilih yang belum menetapkan pilihannya atau undecided voter masih sangat besar yaitu mencapi 30 persen dari jumlah pemilih DKi yang diperkirakan menembus tujuh juta pemilih lebih.

“Kalau format dan temanya tepat, saya yakin debat publik ini bisa menjadi pendongkrak tingkat partisipasi pemilih Jakarta yang selama ini persentasenya biasa-biasa saja,” pungkas Fahira.

 

Laporan: Nailin

 

Artikel ini ditulis oleh: