Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AM Fatwa menjawab pertanyaan wartawan saat keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (17/8). AM Fatwa tidak diperkenankan menjenguk atau mengkonfirmasi penangkapan OTT kepada KPK sebelum ada pernyataan resmi dari KPK. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AM Fatwa, mengkritik kebijakan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang cenderung memprioritaskan pembangunan fisik dan tidak diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia.

“Kalau boleh saya menggunakan istilah GBHN dulu, ada pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan Indonesia seluruhnya,” terang AM Fatwa di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

Menurutnya, pembangunan fisik memang sangat diperlukan karena menyangkut sarana dan prasarana untuk orang banyak. Namun demikian, pembangunan fisik tidak akan sempurna jika tidak dibarengi dengan upaya mencerdaskan masyarakat.

Diingatkan bagaimana tujuan negara yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Begitu halnya pembangunan manusia dan keadilan sosial yang termaktub dalam Pancasila.

“Itu yang sesuai betul dengan jiwa konstitusi kita dan keadilan sosial, jadi bukan, pembangunan fisik saja, tapi membangun manusia,” pungkas AM Fatwa.

(Teuku Wildan)

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS