Jakarta, Aktual.com – Anggota DPD RI, Tamsil Linrung mengkritisi anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Ia mengatakan di tengah ekonomi bangsa saat ini yang sedang memprihatinkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan rencana anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp 76,6 triliun.
Meski angka ini telah merosot tajam dari Rp119 triliun yang menjadi usulan awal, namun tetap saja naik tiga kali lipat dibanding dana Pemilu 2019.
“Kita memahami banyak perubahan yang mengharuskan KPU menangguk beban anggaran. Sebut saja, misalnya, jumlah pemilih diperkirakan bertambah hingga 15 juta orang, yang juga berarti penambahan Tempat Pemungutan Suara, personel KPU, dan efek domino lainnya. Tapi, apa iya harus 300 persen? Sebagai pembanding, anggaran Pemilu tahun 2014 adalah Rp15,6 triliun, naik sebesar 61 persen pada 2019, yakni Rp25,59 triliun,” kata Tamsil dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (19/2).
Sayangnya, lanjut dia, peningkatan anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kepemiluan. Pengalaman Pemilu 2019 setidaknya dapat menjadi tolak ukur. Saat itu, anggaran naik, tapi jumlah permasalahan Pemilu pun ikut naik, banyak, dan pelik.
Ia mencontohkan masih banyaknya indikasi kecurangan, sistem informasi penghitungan suara yang keliru, 894 petugas yang meninggal dan 5.175 yang mengalami sakit, adanya suara pemilih yang hilang, dan seterusnya.
“Lagi pula, esensi diadakannya pemilu serentak adalah penghematan anggaran. Tetapi, KPU terlihat kurang memahami esensi ini. KPU begitu bersemangat berbicara anggaran namun tak kelihatan gregetnya mengevaluasi Pemilu bobrok yang telah diselenggarakan,” ujar dia.
“Barangkali, ada baiknya KPU, Bawaslu, dan seluruh badan penyelenggara Pemilu ikut mendorong proses pemilu agar lebih demokratis secara substansial,” tambahnya.
Artikel ini ditulis oleh:
A. Hilmi
