Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dirut PT PLN, di ruang rapat Komisi VII DPR RI. Foto: Oji/nr

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VII DPR, Bambang Hermanto, memberikan apresiasi terhadap program pemerintah Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) atau pasang listrik gratis. Dalam sebuah video singkat di kanal YouTube TVR Parlemen, Bambang Hermanto menyatakan bahwa program tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

“Salah satu memang upaya yang hari ini sudah dilakukan adalah dengan cara memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik secara gratis. Itu saya kira manfaatnya cukup signifikan dirasakan oleh masyarakat bawah,” kata Bambang Hermanto dalam video singkat, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Selasa..

Meskipun memberikan apresiasi terhadap program tersebut, Bambang Hermanto mengungkapkan kekhawatirannya terkait data rasio elektrifikasi nasional dan rasio desa berlistrik yang mencapai 99,79 persen dan 99,58 persen. Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak wilayah terpencil yang belum terpasang jaringan listrik.

“Saya kira ini perlu barangkali dihitung ulang atau dikaji ulang, apakah hitungan yang saat ini diperoleh PLN sudah betul-betul sesuai dengan kondisi di lapangan,” tambahnya.

Bambang Hermanto juga menyoroti penurunan frekuensi pemadaman bergilir, menyatakan bahwa hal tersebut sama pentingnya. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa menikmati jaringan listrik yang berkualitas.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melanjutkan program BPBL atau pasang listrik gratis bagi masyarakat pada tahun 2024. Data Kementerian ESDM 2022-2024 mencatat peningkatan jumlah penerima bantuan dari 80.183 rumah tangga pada 2022 menjadi 131.600 rumah tangga pada 2023.

Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan 80.000 rumah tangga sebagai penerima bantuan pasang listrik gratis. Bantuan tersebut mencakup penyambungan pelanggan baru, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), pemasangan instalasi listrik, serta pengisian token listrik perdana gratis sebesar Rp100 ribu. Proses mendapatkan bantuan melibatkan pengajuan permohonan dan verifikasi berkas pendaftaran ke kantor desa, yang kemudian dicocokkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika disetujui, PLN akan mengirimkan petugas untuk memasang listrik gratis.

Artikel ini ditulis oleh:

Jalil