Anggota DPR Ini Sebut Masalah Ekonomi Jadi Penyebab KDRT

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VIII DPR RI, Desy Ratnasari mengatakan masalah ekonomi menjadi pemicu utama terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang biasanya wanita dan anak yang jadi korbannya.
“Dari hasil pengamatan dan data, mayoritas terjadinya kasus KDRT karena ekonomi di suatu keluarga yang lemah, ditambah beban hidup semakin berat,” kata Desy, di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (6/6).
Menurut Desy, akibat masalah ekonomi keluarga itu sehingga yang menjadi sasaran luapan kemarahan ada anggota keluarga yang dinilai lemah, seperti istri dan anak.
Hal itu terjadi seperti pada kasus yang menimpa seorang bocah berinisial Il (7), warga Kelurahan/Kecamatan Cibadak yang menjadi korban KDRT ayahnya.
Korban harus mengalami penyiksaan baik psikis maupun fisik oleh ayahnya, bahkan ayahnya yang bernisial Iw tega membakar tangan anak kandungnya itu dengan besi yang dipanasi.
Menurutnya, dari hasil kunjungan ke rumah korban dan langsung bertemu dengan ibu dan si anak, ternyata kondisi ekonominya sangat memprihatinkan.
Iw yang seharusnya menjadi tulang punggung hanya menganggur di rumah, sehingga yang harus membiayai rumah tangganya adalah istrinya yang harus menjadi buruh pabrik.
Dengan kondisi Iw yang tertekan karena ketidakmampuan membiayai keluarganya itu sehingga mudah tersulut emosi, dan yang menjadi korban adalah anaknya sendiri.
Kasus seperti ini banyak terjadi hampir di seluruh Indonesia, dan dirinya juga prihatin dengan kondisi para korban KDRT yang kerap mengalami trauma berkepanjangan.
“Yang paling utama adalah menyembuhkan orang yang menjadi korban KDRT khususnya yang masih berusia anak-anak, karena jika traumanya tidak disembuhkan khawatir perilakunya akan menjadi kasar,” tambahnya.
Karena itu, Desy meminta kepada pemerintah daerah, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan lembaga lainnya untuk fokus dalam menangani masalah KDRT, dan tidak hanya fokus terhadap pelakunya harus dihukum berat, tetapi yang juga harus diperhatikan adalah si korban.
“Kami di Komisi VIII terus berupaya mencari solusi yang tepat untuk mengatasi terjadinya KDRT, namun kembali lagi kepada setiap individunya. Untuk itu, peran pemerintah juga sangat penting khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.”

Artikel ini ditulis oleh: