Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid menanggapi rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota Jakarta. Anwar menyebut esensi dan orientasi kebijakan tersebut perlu ditegaskan secara lebih kuat.
“Apakah tujuannya untuk mendorong tata lingkungan dan mendorong transportasi publik atau hanya sekedar mengejar pendapatan yang berarti berorentasi pendapatan,” kata Anwar dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (14/1) pagi.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu pun menilai, bila tujuan dari penerapan jalan berbayar tersebut hanya sekedar untuk mengejar pendapatan daerah maka hal itu akan memberatkan masyarakat Jakarta.
“Jika itu tujuannya tentu akan memberatkan publik,” ujarnya.
Ia pun menyarankan agar kebijakan yang tidak menarik dan menambah beban hidup masyarakat seperti kebijakan ERP ini dapat ditinjau kembali. Pasalnya, ungkap dia, kebijakan itu memiliki konsekuensi meningkatkan kebutuhan masyarakat di tengah ancaman krisis global yang diprediksi akan terjadi pada tahun ini.
Menurut Anwar, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan pembenahan serius untuk mengurai kemacetan di ibu kota dengan mendukung program transportasi publik.
“Perlu pembenahan dan perlu keseriusan dalam mendukung program mass transpor, utamanya lewat program pengurangan transportasi pribadi yang masuk ke isu green energy,” tandasnya.
Seperti diketahui, sejumlah ruas jalan di Jakarta akan diberlakukan ERP atau jalan berbayar. Tujuan pemberlakuan ERP yakni untuk mengurai kemacetan di Jakarta yang semakin parah.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Megel Jekson
