Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menekankan pentingnya Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tidak meminggirkan masyarakat setempat.
Dia mengatakan hal tersebut guna merespons adanya isu dugaan penggusuran yang menerpa warga setempat karena pembangunan IKN. Jangan sampai, kata dia, IKN mencontoh pembangunan kota di negara lain yang menghilangkan keberadaan masyarakat asli setempat.
“Jangan masyarakat yang asli yang berada di situ dimarjinalkan,” kata Guspardi saat rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Otorita IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Guspardi juga mempertanyakan kebenaran isu dugaan penggusuran tersebut, menegaskan bahwa hal tersebut akan menjadi tindakan yang memalukan jika benar adanya. Dalam pembahasan pembuatan Undang-Undang IKN, DPR menekankan bahwa IKN harus menjadi kota untuk semua.
“Apa benar atau tidak, dan juga saya membaca juga suratnya ditarik dan sebagainya,” kata dia.
“Jangan hanya sebuah kota, ibu kota, diperuntukkan hanya untuk orang tertentu saja,” tegasnya.
Untuk itu, dia pun meminta kepada Otorita IKN agar fokus kepada kebijaksanaan dan nilai-nilai luhur atas pemindahan ibu kota negara Indonesia, meskipun regulasi-nya sudah disahkan oleh DPR.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Cornelis, mengingatkan agar IKN tidak mengulangi kesalahan yang membuat warga setempat menjadi terpinggirkan seperti di negara-negara lain.
“Jangan seperti warga Aborigin di Australia, warga Indian di Amerika, dan warga Viking di Eropa, nanti tinggal nama.” kata Cornelis.
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, memastikan bahwa tidak ada penggusuran yang semena-mena dalam pembangunan IKN. Dia menegaskan bahwa warga di sekitar IKN juga merupakan bagian dari masyarakatnya, sambil menjelaskan bahwa saat ini dia memiliki KTP dengan domisili di lokasi pembangunan IKN.
Bambang meminta izin kepada DPR untuk melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan rencana tata ruang, sambil menekankan bahwa pembangunan tersebut tidak termasuk dalam kategori penggusuran.
“Dan tentu saja itu tidak termasuk apa yang diwartakan sebagai penggusuran. Saya kita kita jauh dari kata penggusuran,” ujar Bambang.
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil
