Beranda Nasional Anggota Komisi II Usulkan Insentif Khusus untuk Daerah Berbasis Ekonomi Biru

Anggota Komisi II Usulkan Insentif Khusus untuk Daerah Berbasis Ekonomi Biru

Ketua DPP PKS sekaligus anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera.
Ketua DPP PKS sekaligus anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera.

Babel, aktual.com – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengusulkan pemberian insentif khusus kepada sejumlah daerah yang berbasis kawasan lautan atau ekonomi biru. Mardani berpendapat pemberian insentif khusus akan memberikan efek yang beragam bagi perekonomian daerah yang berbasis ekonomi biru.

“Termasuk ada insentif khusus mestinya untuk daerah-daerah yang berbasis blue ekonomi bisa kita kembangkan. Contohnya, karena kita di daerah tropis, maka sangat cocok sekali dengan rumput laut atau peternakan di pesisir dan perikanan di pesisir. Nah ini multiplier effect-nya akan besar sekali,” ujarnya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II di Bangka Belitung (Babel), Kamis (22/9) kemarin.

Mardani menjelaskan Bangka Belitung (Babel) merupakan daerah yang luar biasa karena terdiri dari 577 pulau, sehingga 80 persen wilayahnya pun lautan. Karena itu, menurutnya, tidak adil bila dana alokasi daerah provinsi Bangka Belitung diperhitungkan dengan basis peruntukan daratan dan jumlah penduduk. Politisi PKS ini pun mengusulkan agar kedepan ada aturan yang memberikan perhatian khusus bagi daerah kepualauan seperti Babel.

“Ternyata ada lubang di sini, lubangnya apa, teman-teman ATR-BPN punya keterbasan dalam mengelola laut, karena dia cuma pesisir. Kita tidak punya perangkat hukum yang bisa menjangkau (Provinsi Kepulauan tersebut),” ungkap dia seperti dikutip dari situs resmi DPR.

Tak ayal, bagi Mardani, alokasi anggaran ke Babel kecil karena perhitungan daratannya tidak lebih luas dari lautan. Terlebih lagi, jumlah penduduknya baru sekitar 1,5 juta orang. Daerah kepulauan seperti Babel, ungkap dia, akhirnya memiliki biaya yang lebih tinggi. Sehingga ke depan, pemerintah pusat pun harus memberikan bantuan lebih kepada rakyat yang ada di daerah kepulauan.

“Nah itu yang akan kami coba perjuangkan, agar paradigma pembangunan daerah kepualauan beda dengan paradigma pembangunan daerah daratan. Dan, Indonesia 60 persen wilayahnya adalah lautan. Mestinya kita betul-betul memperhatikan laut,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Megel Jekson