Beranda Nasional Anggota Komisi IX Usul Pembentukan Satgasus Berantas Mafia Perdagangan Orang

Anggota Komisi IX Usul Pembentukan Satgasus Berantas Mafia Perdagangan Orang

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menilai persoalan mafia perdagangan orang menjadi permasalahan serius yang harus diselesaikan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) hingga kini. Dirinya pun mengusulkan agar BP2MI membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang memiliki payung hukum, baik berdasarkan Inpres maupun Perpres.

Menurut Yahya, tanpa payung hukum yang bersifat operasional seperti Satgasus, maka persoalan perdagangan orang ini mustahil bisa diselesaikan. Dirinya pun menyarankan Satgasus ini nantinya diatur dalam regulasi setingkat Peraturan Presiden atau Perpres.

“Kenapa (Satgasus) ini penting? Karena di (mitra) Komisi IX ini ada dua instansi yang baru-baru ini mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden. Satu, soal penanganan stunting (yang diatur) dengan Perpres 72 tahun 2021. Ada payung hukum secara khusus. Sebab kalau tidak (ada payung hukum khusus Atasi Mafia Perdagangan Orang) ya bolak-balik begini saja kita ini,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Senayan, Senin (28/11) kemarin.

Yahya menambahkan pada kasus perdagangan orang yang ditangani BP2MI, sumber daerah kasusnya sudah diketahui, modus operandinya sudah dipahami. Jalur-jalurnya juga sudah diketahui, bahkan jalan tikusnya pun sudah diketahui. Sehingga, penangkapan mafia perdagangan orang, menurutnya, perlu upaya penegakan hukum khusus.

Dirinya kemudian berharap supaya ada jalan keluar, perhatian, dan kehadiran negara dalam pengentasan masalah mafia perdagangan orang tersebut.

Dalam RDP dengan Kepala BP2MI tersebut, Komisi IX DPR-RI membahas Konsep dan strategi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI), antara lain PMI undocumented, Perlindungan pendidikan anak PMI, serta evaluasi terhadap implementasi tata kelola Penempatan PMI. Termasuk juga perlindungan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang.

(Megel Jekson)