Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN lebih teliti dalam rencana pembentukan Holding Ultra Mikro. Hal ini untuk mengantisipasi dampak negatif yang akan timbul, mengingat ketiga entitas tersebut yakni BRI, Pegadaian, dan PNM memiliki segmentasi bisnis yang sangat berbeda.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta Kementerian BUMN agar merealisasikan visinya terhadap Holding Ultra Mikro ini. Hilirisasi, kandungan lokal, pembangunan ekonomi daerah dan kemandirian keuangan mesti dapat diimplementasi pada masyarakat usahawan yang paling kecil sekalipun. Pemerataan jangkauan di seluruh Wilayah Indonesia, pembentukan holding ini harus dapat meningkatkan total aset BUMN secara signifikan.
“Kami di Fraksi PKS DPR RI meminta pemerintah agar terus teliti dan dapat mengantisipasi dampak negatif yang akan timbul dikemudian hari terkait pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro ini. Karena Tiga BUMN yang akan digabung ini memiliki core bisnis yang sangat berbeda. Segala keputusan yang diambil suatu holding akan berdampak kepada negara. Jika mengambil keputusan bisnis yang salah dan perusahaan merugi maka berpotensi dikategorikan dalam kerugian negara,” kata Nevi dalam berita rilisnya, Senin (22/3/2021) kemarin.
Ia mengatakan bahwa rencana penggabungan tiga BUMN ini harus mengakomodir seluruh semua pihak. Hal ini menyusul adanya penolakan dari sejumlah Serikat Pekerja Pegadaian beberapa waktu lalu.
“Saya membaca dan menerima laporan terkait pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro ini mendapat persetujuan di beberapa pihak tapi secara bersamaan mendapat pertentangan dari pihak lainnya, seperti Serikat Pekerja Pegadaian. Pihak BUMN mesti mampu meyakinkan bahwa pembentukan Holding ini untuk memperbaiki perekonomian pengusaha yang sangat kecil sehingga ada pemerataan yang sangat merata pada tingkat perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
A. Hilmi
