Jakarta, Aktual.com — Anggota Mahkamah Kehormatan dewan (MKD) DPR Ridwan Bae menyarankan agar MKD merekomendasikan pembentukan pansus Freeport. Pasalnya, kasus pencatutan nama presiden bukan hanya masalah etika semata.
“MKD saya kira menangkap apa yang dikehendaki masyarakat sidang terbuka. Terbuka, buat apa kalau hanya etika, freeport sumber persoalan. Dalam akademis sebaiknya kita mebentuk pansus freeport, itu jauh lebih terbuka. Siapa yang salah, berapa menit rekaman, pejabat yang tersohor mana yang terlibat, bisa kebuka semua,” ujar Ridwan di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/11).
Menurutnya, selain mengetahui pejabat mana yang terlibat, Pansus Freeport dapat menguak bagaimana operasional freeport selama puluhan tahun mengeruk kekayaan di Indonesia.
“Apa salah pak Novanto sehingga kita tidak suka, dia etika semata. Tapi jika ingin tahu semua, di Pansus Freeport. Saya tidak bermaksud bela pak Novanto, kebetulan saja dia ketua DPR. Yang kita kejar jangan Novanto, tapi orang yang terlibat dalam Freeport, ”
“Hasil MKD yang terbaik semua kita buka, MKD hari ini lahirkan pansus Freeport, itu semua terselesaikan. MKD diharapkan lahirkan rekomendasi pansus Freeport,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
