Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar mengkhawatirkan dampak kebijakan yang tidak populis sejumlah menteri di Kabinet Kerja akan berdampak terhadap bertambahnya angka kemiskinan di Nusa Tengga Barat.
“Larangan pegawai negeri sipil rapat di hotel, moratorium penempatan tenaga kerja Indonesia informal keluar negeri, larangan menangkap benih lobster, tentu mengguncang perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB),” katanya ketika dihubungi dari Mataram, Minggu (22/3).
Menurut Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini sektor swasta merupakan salah satu sektor andalan di daerah pemilihannya.
Oleh sebab itu, kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengguncang perekonomian NTB yang terus mengejar target peningkatan pertumbuhan.
Kebijakan pemerintah pusat yang juga dinilai tidak populis adalah larangan menangkap benih lobster ukuran satu sampai tiga centimeter oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menghilangkan sumber pendapatan ribuan nelayan di daerahnya.
Willgo menyebutkan perputaran uang dari hasil penjualan benih lobster ukuran satu sampai tiga centimeter mencapai lebih dari 650 juta per hari. Namun, akibat kebijakan KKP, perputaran uang di tingkat nelayan itu hilang.
Begitu juga dengan kebijakan moratorium penempatan TKI. Meskipun mereka bekerja di sektor informal, tapi mampu memberikan kontribusi terhadap upaya mengurangi angka pengangguran.
“Para TKI informal itu mampu memberikan kontribusi besar untuk NTB dari uang yang mereka kirim mencapai Rp2,5 miliar per hari,” ujarnya.
Anggota Badan Anggaran DPR RI ini mengatakan jika moratorium terus diberlakukan di tengah gejolak harga pangan, elpiji dan kenaikan tarif dasar listrik, maka akan menambah angka kemiskinan di NTB.
“Jelas, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebijakan pusat akan mempengaruhi daerah, itu akan memberatkan perekonomian NTB,” katanya.
Willgo berharap ada kebijakan khusus yang dilakukan oleh Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi. Menurut dia, tidak semua kebijakan pemerintah pusat harus dilakukan, apalagi sifatnya imbauan.
“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat yang punya pekerjaan tidak jadi pengangguran, yang nyaris miskin jadi miskin benaran, bahkan miskin abadi. Pemerintah daerah di NTB, harus pikirkan solusi lainnya,” ucap Willgo.
Artikel ini ditulis oleh:
