Jakarta, Aktual.com — Naiknya angka kemiskinan di era pemerintahan Jokowi-JK dinilai lantaran pemerintah lebih senang membahas peningkatan infrastruktur saja.
Demikian disampaikan oleh mantan staf khusus bidang ekonomin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Firmanzah kepada Aktual.com, dalam sebuah acara diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (27/9).
“Saya belum banyak mendengar tentang pentingnya pengentasan kemiskinan. Ini berat sebelah antara infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Memang ujung-ujungnya infrastruktur itu untuk pengentasan kemiskinan. Tapi perlu ada pemerhatian program bersifat jangka pendek,” ujar dia.
Rektor Universitas Paramadina itu menyarankan, agar pemerintah untuk fokus terhadap pengetasan kemiskinan di Indonesia, ditengah gempuran ekonomi nasional yang semakin melemah akibat nilai tukar Rupiah yang anjlok.
Salah satunya, dengan memulai melakukan pembahasan antisipasi dimana dalam pidato presiden harus mulai menyinggung keseriusan pemerintah dalam penanganan tersebut.
“Presiden perlu menambah variasi wacana dan urgensi terkait pengentasan kemiskinan. Kalau presiden menyampaikan bahwa ini penting, Menko dan para menteri juga harus melihat ini penting. Saya rasa Presiden penting memperbanyak pengentasan kemiskinan sehingga Menko fokus merumuskan program lebih lanjut,” ucap dia.
Ia pun menjelaskan, yang dimaksud program pengentasan kemiskinan jangka pendek itu harus diatur dengan jenis kemiskinan yang dialami masyarakat itu sendiri.
“Terdiri dari jenis sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Khusus untuk yang sangat miskin, pemerintah harus memberikan injeksi secara langsung. Seperti bantuan langsung tunai. Hampir miskin, maka itu bisa dilakukan pemberian stimulus dengan KUR,” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
