Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Seskab Pramono Anung (kedua kiri) dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Budi Susilo Soepandji (kanan) berjalan menuju ruang pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11). Kepala Negara memberikan pembekalan kepada para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XX Lemhannas RI Tahun 2015. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/foc/15.

Jakarta, Aktual.com — Menko Perekonomian Darmin Nasution telah mempersiapkan draft Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 7. Draft ini akan dibahas di sela-sela jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin beberapa rapat terbatas hari Jumat (4/12) ini, dan akan segera diumumkan kalau sudah siap.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung seperti dikutip dari laman setkab.go.id mengatakan, Paket kebijakan yang ke-7 itu difokuskan ke beberapa hal, terutama untuk menstimulasi, memudahkan, dan juga mengantisipasi kalau betul-betul Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Feseral Reserve menaikkan suku bunga.

“Kita sudah siap, baik dari segi efisiensi, segi produktivitas, dan juga kemudahan berusaha bagi dunia usaha,” kata Pramono kepada wartawan di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12) pagi.

Menurut Pramono, salah satu poin dalam Paket Kebijakan ke-7 itu adalah menyangkut kemudahan berusaha bagi dunia usaha, utamanya masalah daftar negative investasi (DNI).

“Jadi hal yang berkaitan dengan daftar negatif investasi, karena memang ada beberapa yang dikeluhkan kenapa angkanya nanggung, misalnya 33 persen, kenapa tidak tetap dijaga mayoritas kontrol tetap oleh bangsa Indonesia, di mana sampai dengan 51 persen negatif list-nya dinaikan. Itu salah satu hal yang dibicarakan,” jelas Pramono.

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan