Jakarta, Aktual.com — Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menyarankan Pemerintah agar mencari solusi selain melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk menanggulangi perbaikan ekonomi.
Pasca pernyataan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang menyebut sudah banyak perusahaan yang memberhentikan pekerjanya lantaran rupiah melemah dan berdampak pada perekonomian dalam negeri.
“Jangan sampai gelombang terjadi karena sekarang sudah mulai ada data 30 ribu di-PHK. Jangan ambil langkah PHK sebagai opsi terakhir,” ujar Dede di DPR, Jakarta, Selasa (1/9).
Dirinya mencontohkan, Pemerintah bisa melakukan supportir, seperti pajak PDB tidak ditarik dulu, ataupun percepat landing kredit pemberian usaha.
“Kami harap pemerintah bisa jaga stabilitas bahan pokok. Masih banyak solusi lain,” katanya.
Sebaliknya, saat ini Tenaga Kerja Asing (TKA) malah mendominasi peluang kerja di Indonesia. Setidaknya, ada sekitar 70.000 tambahan TKA setiap tahunnya.
“2014 memang sekitar itu. 50 persen itu dari Cina, Jepang dan Korea. Cukup besar. Artinya harus diantisipasi dampak serbuan ini,” jelasnya.
Menurut Dede, langkah pertama yang harus diantisipasi pemerintah adalah dampak kesempatan bekerja bagi pekerja lokal. “Jangan semua job diberikan ke TKA. Cukup dikasih (tingkat) supervisor keatas,”
“Rasanya nggak ada kesempatan buruh kasar di negara lain. Kalau ini diambil China, slot pekerjaan hilang. Indonesia kan kekuatannya disitu,” imbuh Dede.
Kedua, soal transfer teknologi. Jika kemampuan bahasa Indonesia dihapus maka tidak terjadi transfer teknologi.
Sementara itu, terkait masih banyaknya WNI yang belum mendapatkan pekerjaan mestinya negara mendahulukan kepada warga negaranya. Oleh karenanya, Politikus Partai Demokrat ini meminta pemerintah menyikapi permasalahan tersebut dengan bijak.
“Apabila tidak disepakati, ini melanggar UU tenaga kerja dan UU negara. Jangan seperti kayak konsern dengan negara tertentu dengan negara yang pinjamkan kita uang.”
Artikel ini ditulis oleh:
