Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi III DPR, I Putu Sudiartana, menegaskan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bebas dari ‘titipan’ oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi, baik petinggi parpol maupun pihak-pihak lainnya.
Dikhawatirkan, pimpinan KPK terkena pada jeratan kasus hukum seperti yang terjadi pada periode sebelumnya.
“Ini KPK harus benar-benar independen dan bersih, karena jangan sampai orang yang lolos itu titipan. Intinya jangan sampai titipan itu terjadi di Pimpinan KPK kedepan. Berkaca kita dengan kasus-kasus (Pimpinan KPK) yang sudah-sudah,” ujar Putu di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10).
Oleh karena itu, Komisi III akan berhati-hati dalam melakukan ‘fit and proper test’ atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon pimpinan (capim) KPK yang data-datanya telah diterima.
“Tentu kita harus lebih objektif, kalau dilihat leadership-nya bagus, makalahnya bagus, uji lisan dan semua ujian di Komisi III mendapatkan nilai di atas 90, baru kita pilih,” katanya.
Sementara itu, Politisi Partai Demokrat ini menyayangkan panitia seleksi (Pansel) capim KPK yang tidak meloloskan capim dari kalangan Jaksa. Padahal, pimpinan KPK harus diisi salah satunya oleh orang yang berlatar belakang kejaksaan.
“Sangat penting, karena jaksa itu ahli dalam bidang penuntutan. Kan Pimpinan KPK itu harus ahli juga dalam penuntutan, itu adanya di jaksa. Nah 10 capim ini kan enggak ada tuh yang dari jaksa, kita juga pertanyakan itu,” tandas Putu
Diketahui, Pansel telah menyerahkan 8 nama capim KPK kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang juga telah diserahkan ke Pimpinan DPR. Sedangkan, dua nama lain yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata, tak ikut seleksi karena telah menjalani fit and proper test Capim KPK sebelumnya di Komisi III DPR.
Berikut 8 nama Capim KPK yang telah lolos seleksi:
Bidang Pencegahan: 1. Saut Situmorang (Staf Ahli KaBIN) 2. Surya Tjandra (Direktur Trade Union Center dan dosen Atma Jaya)
Bidang Penindakan: 1. Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Tipikor) 2. Brigjen Basaria Panjaitan (Mabes Polri)
Bidang Managemen: 1. Agus Rahardjo (Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah) 2. Sujanarko (Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama antar Komisi KPK)
Bidang Supervisi: 1. Johan Budi SP (Plt pimpinan KPK) 2. Laode Syarif (dosen hukum Universitas Hasanuddin)
Artikel ini ditulis oleh:
