Tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah yang dideportasi pemerintah Kerajaan Malaysia berjalan keluar meninggalkan Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat (20/5. Pemerintah Kerajaan Malaysia kembali mendeportasi 131 TKI bermasalah yang bekerja di Negeri Sabah karena kasus keimigrasian, narkoba dan kriminal lainnya ke Kabupaten Nunukan. ANTARA FOTO/M.Rusman/ama/16

Nunukan, Aktual.com – Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, merangkul tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka mencegah dan menangkal paham radikalisme di daerah setempat. Demikian disampaikan Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, Sabtu (3/6).

“Kita berusaha menangkal paham radikalisme agar tidak masuk di Kabupaten Nunukan dengan menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama,” ujarnya usai buka puasa bersama dengan awak media di rumah jabatan Bupati Nunukan di Jalan Ujang Dewa Kecamatan Nunukan Selatan.

Asmin menekankan begitu menanggapi masuknya Kabupaten Nunukan sebagai salah satu yang diduga menjadi pintu masuk dan keluar kelompok radikal dari dan menuju Filipina melalui Negeri Sabah, Malaysia.

Disampaikan, Pemkab Nunukan akan terus menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama sambil berkoordiansi dengan unsur musyawarah pimpinan daerah (muspida) terutama aparat kepolisian, TNI dan imigrasi.

Kepada TNI dan kepolisian, ia berpesan agar saat bertugas di daerahnya benar-benar menjaga segala kemungkinan masuknya paham radikalisme.

Kabupaten Nunukan sendiri diketahui berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur dan Filipina. Hal itu menjadikan Nunukan rawan masuknya paham radikal. Asmin mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi atas isu-isu yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. (ant)

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS