Salah satu kata kunci untuk memahami masalah politik Malaysia kekinian adalah dukungan mayoritas di parlemen. Hal tersebut menjadi sebab mengapa politik Malaysia begitu dinamis dalam kurun waktu 7 bulan terakhir. Termasuk diantaranya aksi Anwar Ibrahim yang menyatakan diri telah memiliki dukungan mayoritas parlemen untuk membentuk pemerintahan baru pada 23 September kemarin.
Apalagi pada saat yang bersamaan, UMNO juga menyatakan pendiriannya sebagai partai yang tidak mendukung pemerintahan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin. Langkah UMNO tersebut hampir dapat dipastikan akan membuat kondisi politik Malaysia semakin tidak stabil.
Kondisi tersebut tentu saja tidak elok bagi demokrasi (Monarki) parlementer yang dianut Malaysia. Meski Raja (sebagai Kepala Negara) selalu dapat bertindak memecah kebuntuan, namun hal tersebut tentu tidak menyelesaikan problem politik Malaysia saat ini.
DUKUNGAN RAPUH
Sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin memang tidak memiliki modal dukungan politik yang kuat. Muhyiddin Yassin, sama dengan pendahulunya, Mahathir Mohamad berasal dari partai kecil. Partai Bersatu yang dipimpinnya saat menggantikan Mahathir hanya memiliki 13 kursi parlemen. Dengan menggandeng UMNO dan PAS, Muhyiddin tampil berani membentuk pemerintahan baru Malaysia.
Padahal UMNO dan PAS adalah partai yang kalah dalam momentum pemilu terakhir. Logika parlementer yang abnormal ini menjadi penentu keberhasilan berdirinya pemerintahan Muhyiddin.
Sayangnya, koalisi 3 partai itu saja tidak cukup untuk mendapatkan dukungan mayoritas. Muhyiddin tetap membutuhkan dukungan gabungan partai lokal di Serawak dan Sabah. Dengan skema ini, Muhyiddin berusaha menopang pemerintahannya yang disebut Perikatan Nasional. Selama 7 bulan terakhir, Muhyiddin bahkan terus massif menggalang dukungan anggota parlemen untuk dirinya. Diantaranya dengan cara menawarkan tindakan melompat-berpindah partai atau bahkan dengan memberi jabatan di BUMN atau institusi bisnis milik pemerintah Malaysia.
Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, dukungan koalisi ini tidak cukup kuat dan bahkan terlihat semakin rapuh. Hal itu dibuktikan dari dukungan suara parlemen yang tidak lagi mayoritas dan berselisih tipis dengan koalisi oposisi. Saat sesi pemilihan Ketua Parlemen (Dewan Rakyat) pada Juli lalu, koalisi Perikatan Nasional hanya mampu meraih dukungan 111 suara anggota parlemen, dan itu berarti koalisi ini tidak lagi memiliki dukungan mayoritas sederhana (Simple Majority) di parlemen.
Terang saja, kondisi tersebut membuat legitimasi politik pemerintahan Perikatan Nasional menjadi tidak menentu. Lambat laun, bahkan jika kondisi ini terus terjadi (tambahan dukungan politik), kejatuhan pemerintahan Muhyiddin diyakini hanya soal waktu.
FORMASI KOALISI MINOR
Formasi koalisi politik yang menopang pemerintahan Malaysia saat ini mungkin menjadi formasi politik yang paling membingungkan. Mengapa demikian, karena format koalisi Perikatan Nasional ini ditopang oleh Barisan Nasional (UMNO), PAS dan Bersatu. Padahal Barisan Nasional sendiri merupakan koalisi politik yang paling lama berkuasa di Malaysia. Dan, pada saat bersamaan, sejak 2019 lalu, UMNO dan PAS sudah membangun kesepakatan koalisi baru yang diberi nama Muafakat Nasional.
Keanehan tersebut muncul karena tidak adanya format koalisi mayor di tanah Jiran. Sebab, usai Mahathir mengundurkan diri dan tampak tidak lagi sejalan dengan Anwar Ibrahim, faksi besar politik Malaysia saat ini terbagi menjadi 4 bagian: UMNO, Anwar Ibrahim (PKR), Mahathir Mohamad (Pejuang) dan tentu saja Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Dua faksi terakhir bahkan sebenarnya hanya mewakili kekuatan politik minor yang sesungguhnya sulit membentuk dan memimpin koalisi politik di parlemen.
Tak seperti Mahathir (Pejuang) dan Muhyiddin (Bersatu), Anwar Ibrahim (PKR) dan UMNO justru lebih berpeluang untuk membentuk koalisi politik yang stabil. Pakatan Harapan (92 kursi), koalisi politik yang dibangun Anwar Ibrahim bersama dengan Amanah dan DAP (Partai Aksi Demokratik) selama beberapa tahun terakhir, terbukti solid bertahan hingga kini. Koalisi Pakatan Harapan bahkan secara resmi memposisikan diri sebagai Koalisi Oposisi manakala Muhyiddin menjadi Perdana Menteri.
Berbeda dengan Anwar (PKR), koalisi politik yang dibangun UMNO justru belum berjalan dengan baik. UMNO yang sempat mendeklarasikan koalisi politik dengan PAS (Partai Islam se-Malaysia) bernama Muafakat Nasional pada September 2019 lalu akhirnya harus terperangkap dalam koalisi Perikatan Nasional yang dipimpin Muhyiddin Yassin. UMNO sebagai salah satu partai dengan kursi terbanyak di parlemen, justru berada dalam bayang-bayang Bersatu dan disebut-sebut tak mendapat insentif apapun dari dukungannya kepada Perikatan Nasional.
Karena sejumlah keadaan tersebut, formasi koalisi politik yang kuat tampaknya akan sulit terbangun di Malaysia. Terkecuali jika memang ada inisiatif untuk memecah kebuntuan dengan membentuk koalisi politik baru. Dan, bangunan koalisi politik ini tampaknya hanya bisa dimulai oleh Anwar Ibrahim (PKR) dan UMNO. Karena keduanya merupakan partai dengan dukungan terbanyak di parlemen dan motor dari dua koalisi politik besar di Malaysia.
Jika keduanya bisa bertemu dalam satu rumah koalisi, harapan koalisi mayor yang dapat menjaga kestabilan politik pemerintahan pasti akan terbentuk. Dan, langkah Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang tidak menghalang-halangi dukungan anggotanya (UMNO dan BN) kepada Anwar Ibrahim (sebagai PM) diyakini bakal menjadi jalan penting bagi terbentuknya koalisi politik baru ini.
JALAN BARU UMNO
Satu fakta yang tak bisa dibantah adalah UMNO tetap akan menjadi kunci pembentukan pemerintahan Malaysia ke depan. Bukan hanya karena jumlah kursinya yang cukup dominan, melainkan karena warna ideologi Melayu yang senantiasa diusung UMNO.
Apalagi, di tengah kekhawatiran yang menguat atas ketersingkiran hak-hak dan privilese kaum Melayu (Imbas Hoax dan Buzzer), UMNO hampir pasti akan mendulang suara besar dari kaum Melayu dan menjadi salah satu pemilik kursi terbesar di parlemen mendatang.
Meskipun demikian UMNO tentu juga harus senantiasa menampilkan wajahnya yang semakin bersih dan anti rasuah. Caranya, dengan berupaya mendorong praktek good governance di internal partai dan menolak calon anggota parlemen yang memiliki track record yang tidak bersih. Tidak membela anggota dan petinggi partai yang terbelit kasus korupsi semestinya juga menjadi cara UMNO untuk membangun persepsi wajah “UMNO Baru” yang anti korupsi.
Berkoalisi dengan Anwar Ibrahim, tentu salah satu metode agar wajah UMNO baru kian diterima publik Malaysia. Sebab, sejauh ini, orang yang konsisten mengkritisi dan menginginkan UMNO yang lebih bersih adalah Anwar Ibrahim yang notabene-nya adalah mantan petinggi UMNO.
Apalagi secara politik, koalisi UMNO dengan Anwar Ibrahim (PKR) tentu tidak berpotensi menggerus dukungan politik partai tertua di Malaysia tersebut. Warna pemilih yang berbeda diantara keduanya, semestinya membuat UMNO nyaman berkoalisi dengan PKR. Sebab, dengan basis pemilih yang berbeda, koalisi ini akan menjadi daya tarik baru bagi pembentukan pemerintahan Malaysia kedepan.
Kini, pekerjaan rumah terbesar bagi Anwar Ibrahim dan UMNO adalah memastikan bahwa format koalisi politik ini mampu bekerja. Politisi senior tersebut harus mampu membawa keyakinan bagi sekutu politik lamanya (DAP) bahwa UMNO telah berubah dan berkomitmen untuk mendorong wajah pemerintahan Malaysia yang anti rasuah dan mampu menaungi semua suku bangsa.
**********
Artikel ini ditulis oleh:
Megel Jekson
