Ketua koalisi oposisi Anwar Ibrahim menuding upaya pemberlakuan keadaan darurat yang bakal diambil pemerintahan Malaysia saat ini, sebagai siasat untuk menyelamatkan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin. Anwar beralasan ketiadaan unsur yang mengancam keselamatan negara, membuat keadaan darurat ini tak layak diterapkan di negeri jiran.
“Pemberlakuan keadaan darurat hanya dilakukan bilamana terdapat unsur ancaman pada keselamatan negara. Saya mendesak (PM) Muhyiddin Yassin untuk mempertimbangkan keputusan tersebut,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Jum’at (23/10) kemarin.
Anwar pun menyebut upaya ini sebagai bukti ketidakmampuan pemerintahan berkuasa dalam menangani pandemi Covid-19 dan kemerosotan ekonomi. Pasalnya hingga sejauh ini, ungkapnya, belum ada strategi ampuh untuk menangani kedua hal tersebut.
“Negara-negara di dunia sedang memikirkan berbagai cara untuk menangani wabah dan mendorong aktivitas ekonomi untuk bergerak, namun Malaysia justru bergerak mundur,” tuturnya.
Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) ini juga mengklaim pemerintahan PM Muhyiddin gagal menampilkan kepemimpinan yang berkualitas di tengah pandemi. Dengan memberlakukan keadaan darurat, Anwar menganggap pemerintahan saat ini justru potensial melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan mencurangi demokrasi.
Artikel ini ditulis oleh:
Megel Jekson
