Jakarta, Aktual.com – Politisi Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P), Effendi Simbolon menegaskan jika untuk menjadi ketua umum partai politik di Indonesia maka harus ada persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
Effendi menegaskan, Jokowi sejatinya merupakan ‘pemilik’ dari semua partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah.
“Secara de facto dan de jure kan Pak Jokowi juga penguasa partai ini (partai Golkar dan partai koalisi lainnya),” katanya di Jakarta, Rabu (29/11).
Menurutnya, fenomena ini sudah terjadi sejak awal pemerintahan Jokowi-JK. Tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto merupakan salah satu contohnya.
“Emang ada pemikiran yang berani menjadikan calon Ketua Umum pengganti Setya Novanto misalnya, tanpa restu dari Pak Jokowi,” ujar anggota Komisi I DPR RI ini.
Restu dari istana pun tampak dalam perebutan kursi Ketua Umum di sejumlah parpol lainnya, seperti PPP.
“Walaupun ini enggak lazim, tapi kan kenyataannya sekarang seperti itu. Apa mau dibikin model PPP Djan Faridz, yang bisa saja ngeklaim sebagai Ketua Umum tapi tidak disahkan oleh pemerintah, itukan fakta,” tutupnya.
Pewarta Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
