Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta meminta pemerintah untuk terus menggenjot daya beli. Pasalnya, kebijakan pemangkasan anggaran yang akan dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal berpotensi mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah sendiri merencanakan akan memangkas anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah sebanyak Rp133,8 triliun dari APBNP 2016 ini. Sehingga kemungkinan target pertumbuhan yang dipatok sebesar 5,2% bisa tak tercapai.
“Tentu saja (pemangkasan anggaran) akan ada potensi penurunan pertumbuhan. Dari hasil simulasi saya, pemotongan Rp133,8 triliun setara dengan 6% dari yang direncanakan APBNP, sehingga dapat mengkoreksi pertumbuhan sekitar 0,5%,” ungkap Arif kepada Aktual.com, Kamis (25/8).
Namun demikian, tegas Arif, pos-pos anggaran yang akan dipotong tersebut akan sangat menentukan besaran pengaruh terhadap laju pertumbuhan tersebut. Harapan dia, pemotongan tidak dilakukan pada pos-pos yang krusial.
“Seperti anggaran bantuan sekolah, kesejahteraan guru, dan sebagainya. Sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat sekaligus berpotensi menyebabkan “kegaduhan”. Itu yang harus diwaspadai pemerintah,” ingat Arif.
Dalam rangka menggenjot daya beli, kata dia, pemerintah harus menjaga volatilitas harga dan mendorong pendapatan masyarakat melalui peningkatan lapangan kerja. Dan pada saat bersamaan, pekerja lokal juga harus diproteksi.
Apalagi saat ini, tegas Arif, kontribusi konsumsi masih yang tertinggi dalam struktur Produk Domeatik Bruto (PDB) nasional. Sehingga hal ini menjadi penting untuk tetap dijaga.
“Memang dalam waktu yang lebih menengah dan panjang, justru porsi konsumsi harus dikurangi dan porsi investasi harus ditingkatkan, sehingga struktur ekonomi kita lebih baik dan berkualitas,” tuturnya.
Cuma memang, dilihat dari struktur ekonomi yang ada saat ini, maka kebijakan yang prioritas tetap l harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Termasuk di dalamnya pengendalian laju inflasi bahan makanan.
Selanjutnya baru pengembangan investasi dan industri pengolahan juga tidak boleh diabaikan. Ini penting agar ekonomi nasional bisa “naik kelas” dan dapat mendorong ekspor barang yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
“Dan untuk menggenjot investasi, sebaiknya didorong yang memberikan multiplier effect tinggi. Misalnya pada ketersediaan tenaga kerja maupun pengembangan wilayah, terutama wilayah di luar Jawa,” pungkas Direktur Megawati Institute ini.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
