Jakarta, Aktual.com – Keinginan Kementerian BUMN untuk menyelengarakan holding terhadap perusahan plat merah, khususnya sektor migas belum menemukan kesepahaman dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
Apindo melihat upaya holding yang dilakukan saat ini tidah memiliki esensi yang jelas dari tantangan yang dihadapi. Sesungguhnya kata Ketua bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Apindo, Sammy Hamzah; permasalah utama gas adalah terletak pada minimnya infrastruktur.
Kendala ini mempengaruhi perlambatan investasi baik di sektor hulu maupun di sektor hilir, sehingga pembangunan ekonomi nasional juga mengalami gangguan.
“Tidak ada tujuan bagi negara untuk melakukan holding. Apakah hanya sekedar untuk penguasaan distrubusi gas di Indinesia? Padahal kompotitornya nggak ada. Dua-duanya baik PNG mapun Pertagas dikuasai negara, mulai dari penentuan wilayah dan penentuan lainnya, negara yang mengatur,” kata Sammy, Rabu (9/11).
Untuk itu dia melihat permasalahan yang ada, tidak bisa diselesaikan dengan holding, namun yang dibutuhkan adalah konsistensi pemerintah untuk mendorong investasi pembangunan infrastruktur.
“Yang diperlukan adalah investasi seperti regasifikasi, pipa gas dan lainnya. Apa bila infrastruktur tersedia, akan banyak investor baik di hulu maupun hilir yang akan berperan menciptakan multi player effect bagi ekonomi masyarakat,” tandasnya.
(Laporan: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
