Jakarta, Aktual.com – Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menyoroti sejumlah tantangan dalam pengembangan sektor kelistrikan nasional antara lain ketidakpastian regulasi dan kurangnya koordinasi antarkementerian/lembaga terkait.
“Kami melihat bahwa masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan untuk mempercepat perkembangan elektrifikasi di Indonesia untuk menjangkau mayoritas penduduk di seluruh nusantara,” kata Ketua Harian APLSI Arthur Simatupang, di Jakarta, Selasa (6/6).
APLSI, dengan bekerja sama bersama perusahaan audit multinasional PriceWaterhouseCooper, juga telah merilis laporan survei yang menyoroti dua tantangan tersebut ditambah tantangan lainnya yaitu pengelolaan program 35.000 megawatt.
Laporan tersebut adalah Survei Industri Ketenagalistrikan Indonesia Tahun 2017 yang merilis hasil survei dari beragam responden, termasuk perwakilan produsen listrik swasta, pengembang pembangkit listrik, BUMN, dan pemerintah.
Arthur mengutarakan harapannya agar laporan tersebut dapat menjadi masukan bagi pengembangan sektor kelistrikan bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan bagi pertumbuhan positif industri listrik Indonesia.
Survei itu mengungkapkan pemerintah telah melakukan sejumlah inisiatif untuk mengatasi tantangan dalam industri ketenagalistrikan, yang terindikasi dengan mayoritas responden optimistis terkait arah reformasi regulasi, dana terdapat peluang yang signifikan bagi produsen listrik swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan kinerja listrik.
Namun, survei tersebut khususnya pelaku usaha dinilai masih menanti perencanaan, kejelasan pengadaan, dan konsistensi pemerintah agar mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.
Sementara terkait iklim investasi, para investor telah melihat adanya dukungan kuat pemerintah dan investor juga meyakini pemerintah telah menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Selain sejumlah tantangan utama itu, survei juga mengungkapkan sebanyak 67 persen responden mengkhawatirkan tentang ketersediaan pasokan listrik untuk lima tahun ke depan, yang kecemasan itu dinilai konsisten dengan sorotan terkait ketepatan waktu pelaksanaan rencana program 35.000 MW.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
