Jakarta, Aktual.com – Karena dinilai tidak mampu menyakinkan Uni Eropa mengenai kemajuan industri sawit Indonesia, Presiden Joko Widodo diminta segera mencopot Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Ditambah lagi dengan ketidakmampuan Siti Nurbaya menjelaskan kemajuan industri sawit Indonesia, sehingga Uni Eropa melarang produk-produk crude palm oil yang berasal dari Indonesia masuk ke negara Eropa.
“Keputusan Anggota Parlemen Uni Eropa yang memutuskan pelarangan masuknya produk industri sawit Indonesia ke negara-Negara Eropa baru baru ini sebuah bukti keteledoran serta tidak bekerjanya secara efektif Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk melakukan sosialisasi tentang kemajuan Industri sawit dalam menjaga lingkungan hidup dan larangan memperkerjakan pekerja anak-anak serta sudah tidak adanya pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan Industri sawit dan berkurangnya korupsi di sektor Industri sawit,” ujar Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) AM Muhammadyah kepada Media di Jakarta, Senin (17/4).
Larangan ekport produk sawit ke Uni Eropa, tambahnya, akibat adanya kampanye hitam terhadap Industri sawit Indonesia yang sengaja dibiarkan oleh Kementerian KLH. Padahal ada dana setiap tahun di Kementerian KLH yang digunakan untuk melakukan kegiatan pendataan hutan dan pengunaan lahan hutan yang sudah dilepas status menjadi perkebunan sawit.
“Ini semua tidak di lakukan oleh Kementerian KLH, sehingga jika ada musibah kebakaran hutan selalu yang disalahkan petani dan pelaku sektor usaha sawit padahal Karena keteledoran Kementerian KLH.”
Untuk itu, pihaknya mempertanyakan kemana dana yang dipungut dari ekportir sawit sebesar 50 $ US/ton yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, dimana dalam UU Perkebunan no 39 Tahun 2014 dalam pasal 93 Ayat 4 penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan digunakan.
“APPKSI mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup akibat larangan ekspor CPO Indonesia ke negara negara Uni Eropa, jelas akibatnya sangat merugikan petani dan negara dalam hal penerimaan negara, apalagi tahun depan diprediksi penerimaan negara akan berkurang banyak,” cetus dia.
“APPKSI juga mendesak BPK dan KPK untuk melakukan audit investigasi BPDP terkait penggunaan dana yang dihimpun dari hasil pungutan ekport CPO, karena diduga banyak diselewengkan,” tukasnya
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Bawaan Situs
