Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad mengapresiasi kesepakatan antara pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kepolisian dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI terkait pelaksanaan Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 di kawasan Monumen Nasional.
“Kita bersyukur telah terjadi komitmen bersama antara kepolisian dan para ulama, tentu situasi seperti ini kita butuhkan untuk mengawal jalannya aksi 212. Kesepakatan tersebut, dengan sendirinya menepis dugaan adanya potensi makar maupun bersitegang satu sama lain,” ujar Farouk di Jakarta, Kamis (1/12).
Farouk mengingatkan, agar para peserta aksi mentaati semua aturan hukum dan menciptakan kondisi yang kondusif selama berlangsungnya kegiatan Aksi super damai 212. Sedangkan, untuk elemen masyarakat lainnya agar dapat memahami dan tetap beraktivitas seperti biasa.
Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini menghimbau kepada aparat keamanan untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan proporsional dalam menghadapi Aksi 212. Misalnya, jika waktu aksi melampaui waktu yang telah ditentukan tidak lalu harus dibubarkan dengan upaya paksa.
Farouk juga meminta kepada seluruh elit agar menghadirkan suasana yang sejuk dengan menahan diri dari komentar yang memojokan atau membenturkan antara aparat keamanan dengan peserta aksi.
Sementara, meski proses hukum terhadap Basuki Tjahja Purnama (BTP) sudah diserahkan oleh penyidik kepada Jaksa penuntut umum, pelaksanaan unjuk rasa untuk mengawal hal itu tentu secara prinsip dibolehkan karena sesuai konstitusi dan tidak melanggar UU.
“Asalkan berjalan tertib dan terkendali.” ujar Ketua Majelis Percepatan Pembangunan Daerah (MPPD) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu.
“Saya berkeyakinan bahwa aksi tersebut akan berjalan lancar, sebagaimana kita lihat saat pelaksanaan aksi yang sama pada tambah jumat 4 november lalu.” pungkas Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.
(Laporan: Nailin)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
