Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Komandan Korps Marinir TNI Mayjen TNI (Mar) R.M. Trusono (kiri) berada di atas tank Amphibi BMP-3 milik TNI AL saat memeriksa pasukan Marinir di Lapangan Utama Markas Korps Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (11/11). Presiden menegaskan loyalitas Korps Marinir TNI Angkatan Laut kepada negara dan rakyat, setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika sudah tak perlu diragukan lagi. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/aww/16.

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengapresiasi kunjungan Presiden Jokowi ke institusi kepolisian dan TNI. Serta, ormas-ormas keagaman pasca Aksi Damai 411.

“Saya pikir harus diapresisi pak Jokowi keliling, mungkin Presiden bermaksud baik untuk berterimakasih,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11).

Namun, lanjutnya, penasihat-penasihat presiden harus berpikir jernih dalam memberikan informasi dan rekomendasi.

“Jangan kasih masukan presiden yang enggak beres. Masa intelejen-intelejennya presiden bilang demonstran 35 ribu orang, ini kan jauh sekali. Ini sangat berbahaya. Seperti negara amatiran, tidak profesional,” cetus Fadli.

Fadli menilai, selama ini penasihat presiden selalu mengirim sinyal yang salah. Misalnya, mengatakan aksi Bela Islam II ditunggangi aktor politik.

“Termasuk ke pasukan-pasukan, bahwa ia mengatakan bisa saya gerakan. Apa ini ingin menakuti-nakuti rakyat, rakyat enggak boleh ditakut-takuti,” tegas Politisi Partai Gerindra ini.

Menurutnya, pernyataan presiden justru bisa memperkeruh suasana. Apalagi, terkesan membungkam aspirasi rakyat dengan adanya penahanan beberapa aktivis aksi yang dituding sebagai provokator dalam demonstrasi.

“Hak untuk menyatakan aspirasi itu sudah dijamin oleh konstitusi kita, kalau mau kisruh kan bisa saja tapi ini kan tidak. Saya yang turun langsung melihat sendiri, malah panitia aksi ingin menghindari bentrok,” jelas dia.

Sementara terkait dengan himbauan Presiden Jokowi untuk tidak mengadakan aksi Bela Islam jilid III, Fadli menambahkan, biarkanlah masyarakat menyuarakan bila memang masih ada ketidakadilan dalam proses hukum yang sedang berjalan.

“Itu kan himbauan, itu kan rakyat yang bergerak. Mereka yang menilai secara langsung proses hukum yang sedang berjalan apakah memadai, apakah sesuai azas keadilan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Jokowi telah mengunjungi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Markas Besar TNI Angkatan Darat, dilanjutkan dengan memberikan pengarahan langsung kepada seluruh jajaran Polri di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Selasa (8/11).

Kemudian, Jokowi memimpin upacara Hari Pahlawan di Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Cijantung, Jakarta Timur, pada Kamis (10/11).

Sedangkan, pada hari ini, Jumat (11/11), Jokowi berkunjung ke markas Brimob dan Marinir.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, aksi unjuk rasa susulan pada 25 November 2016 tidak terjadi. Menurut Jokowi, tuntutan pengunjuk rasa agar Gubernur DKIJakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) diproses hukum terkait dugaan penistaan agama Islam sudah dipenuhi.

“Kita mengharapkan agar sudah tidak ada demo-demo lagi karena proses hukum sudah, proses hukum sudah dilakukan,” ujar Jokowi di Markas Korps Brimob Jalan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok, Provinsi Jawa Barat, Jumat (11/11).

Nailin In Saroh

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan