Riyadh, Aktual.com – Pemerintah Arab Saudi secara tegas membantah laporan yang mengklaim adanya terobosan dalam pembicaraan normalisasi hubungannya dengan negera zionis Isael yang dimediasi Amerika Serikat. Hal senada juga disampaikan pihak Israel. Kedua pihak menegaskan bahwa posisi mereka terkait isu Palestina tetap tidak berubah.
Dikutip dari Times of Israel, laporan yang menyebutkan adanya rencana normalisasi Saudi dan Israel itu diterbitkan surat kabar Haaretz, yang menyebutkan Kerajaan Saudi telah mencabut tuntutan lama mereka terkait pembentukan negara Palestina sebagai prasyarat normalisasi hubungan dengan Israel.
Menurut laporan itu, Saudi disebut-sebut setuju dengan janji samar dari pihak Israel mengenai jalur menuju pembentukan negara Palestina. Namun, klaim ini langsung dibantah pihak Saudi dan Israel.
Bahkan karena berita itu, Kantor Perdana Menteri Netanyahu menyatakan laporan Haaretz tersebut sebagai kebohongan total.
Netanyahu menegaskan bahwa pihaknya tetap menentang pembentukan negara Palestina yang dianggap dapat mengancam keamanan Israel. Selain itu, politisi sayap kanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan kalau Netanyahu tidak mungkin memberikan janji semacam itu.
Sedangkan pemerintah Kerajaan Saudi melalui pernyataan seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya juga menolak laporan tersebut. Pejabat itu menegaskan bahwa klaim mengenai perubahan posisi Arab Saudi terhadap isu Palestina sama sekali tidak berdasar.
Kerajaan Saudi sendiri tetap konsisten dalam pendiriannya yang menuntut pendirian negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. ”Kerajaan tetap berkomitmen untuk mengakhiri perang di Gaza dan membantu rakyat Palestina mencapai hak atas negara merdeka,” ujar pejabat anonim tersebut.
Senada juga dengan pihak Saudi, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) juga menyatakan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bersikeras bahwa negara Palestina harus ada sebagai bagian dari kesepakatan apa pun untuk normalisasi hubungannya dengan Israel.
Dikutip dari Foreign Affairs, hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang juga mengatakan penekanan pemimpin Saudi tersebut adalah kunci stabilitas jangka panjang di Timur Tengah dan yang akan menjamin keamanan Israel.
Menurut Blinken, gencatan senjata Gaza diperlukan terlebih dulu. Selanjutnya, fokusnya harus pada stabilitas jangka panjang kawasan tersebut, yang akan mencakup keamanan Israel. ”Dan, tentu saja, kuncinya adalah normalisasi hubungan antara Israel dan Saudi,” kata Blinken.
Ia juga mengharapkan pemerintahan baru yang akan dipimpin Donald Trump bisa menyelesaikan kesepakatan tersebut. ”Namun agar hal itu terwujud, kita membutuhkan ketenangan di Gaza. Kita juga membutuhkan jalur yang kredibel menuju negara Palestina,” terang Blinken.
Blinken juga mengatakan kalau pendirian negara Palestina didengar langsung dari Mohammed bin Salman. ”Saya mendengar ini langsung dari MBS, dari Mohammed bin Salman, tentang pandangannya tentang perlunya memiliki jalur yang jelas dan kredibel menuju sebuah negara (Palestina),” tegas Blinken.
Sayangnya, menurut Blinken, pihak Israel belum siap untuk berdiskusi tentang sebuah negara Palestina, dengan merujuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Ketika ditanya apakah ada situasi yang memungkinkan untuk solusi satu negara, Blinken mengatakan ada 7 juta warga Israel dan 5 juta warga Palestina, yang mana keduanya tidak akan ke mana-mana.
”Warga Palestina harus tahu bahwa akan ada realisasi negara dalam kurun waktu tertentu. Warga Israel harus tahu bahwa itu hanya dapat terjadi jika kondisi tertentu terpenuhi yang benar-benar menjamin keamanan Israel,” tandasnya.
(Indra Bonaparte)
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
