Jakarta, Aktual.com – Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kebudayaan lokal Papua menjadi komponen penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Papua.

“Arahan Presiden Joko Widodo terkait Inpres 9/2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang memperbarui otonomi khusus (otsus) di Papua mengamanatkan sistem-sistem, desain, serta cara kerja yang baru dan berkelanjutan dalam membangun wilayah Papua, yaitu di antaranya melalui pendekatan kebudayaan dan optimalisasi teknologi digital,” kata Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (11/11).

Jaleswari mengatakan hal itu pada rapat koordinasi antarkementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) serta organisasi kemasyarakatan sipil di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Jumat, dalam membahas strategi kebudayaan dan peran literasi digital dalam percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.

“Ada pergeseran paradigma di mana pendekatan kebudayaan yang melibatkan peran orang asli Papua menjadi prioritas. KSP melihat contoh-contoh baik dari akar rumput yang sebetulnya jika berkolaborasi dengan program-program pembangunan, K/L akan lebih strategis dan akan mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua seperti yang kita harapkan bersama,” kata Jaleswari.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Hilmar Farid mengatakan pendekatan kebudayaan dalam percepatan pembangunan Papua sebenarnya sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dengan sangat komprehensif.

Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat adat melalui literasi digital, kebudayaan, dan ekonomi, sudah semestinya digencarkan untuk membantu menggerakkan siklus ekonomi sesuai dengan karakteristik dan kekayaan daerah tersebut.

“Potensi Papua, yang berupa biocultural diversity yaitu gabungan keragaman sumber daya alam dan kebudayaan dalam mengolahnya, menjadi kekuatan. Pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal, kontekstual, dan berkeadilan ini yang akan menjadi kunci percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua,” ujar Hilmar.

Saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui program BAKTI telah membangun menara base transceiver station (BTS) 4G di berbagai titik di Papua serta mendorong optimalisasi pemanfaatan secara sinergis dengan berbagai program kebudayaan dan literasi digital.

Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK), yang merupakan perwakilan dari kalangan ormas sipil, juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengembangkan beberapa program berbasis kebudayaan dan literasi digital, seperti program koperasi wisata bahari homestay di wilayah pariwisata serta pengolahan kakao di kampung dengan potensi tanaman cokelat.

(Warto'i)