Jakarta, Aktual.co — Keuntungan dari penjualan BBM yang dihimpun di Pertamina rawan dengan korupsi dan juga digunakan untuk operasi politik rezim Jokowi.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Gerindra Arief Poyuono dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (2/3).
“Dari pengambilan keuntungan jual BBM juga mengambarkan bahwa Tim Ekonomi Jokowi tidak mampu lagi untuk mencari pendapatan dari sisi fiskal bukan pajak yang diambil dari masyarakat yang akan berakibat tingginya angka inflasi yang akan menambah angka kemiskinan di Indonesia,” jelasnya.
Seharusnya, sambungnya, dengan keuntungan Rp 54,2 trilyun dari Jual BBM Pemerintah Jokowi tidak perlu menambah hutang sebesar Rp 50 trilyun selama 5 tahun dari bank dunia Untuk menutupi kekurangan pembangunan infrastrutur yang dianggarkan sebesar Rp 290 trilyun .
“Berhutang 50 trilyun ke bank dunia dipastikan ada dugaan kepentingan anak buah Jokowi untuk mendapatkan fee broker dan fee proyek infrastruktur Untuk mendapatkan hutang ke bank dunia yang Bukan rahasia umum lagi,” sergah Arief.
“Dari semua ini patut kita pertanyakan dimana Trisakti Dan Nawacita Jokowi yang katanya pro pada rakyat miskin Wong rakyat diperas kok dari Jual BBM dan Kenaikan harga Beras kok Jadi rakyat jangan mau ketipu ya,” lanjutnya.
Karena itu, kata Arief lagi, DPR harus memanggil semua Menteri terkait Untuk diminta keterangannya terkait mengambil untung dari jual BBM dan tingginya harga Beras.
Artikel ini ditulis oleh:
