Jakarta, Aktual.com — Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mempertanyakan alasan dibalik rencana Kementerian BUMN untuk membentuk holding company disektor energi. Pasalnya, rencana Menteri BUMN Rini Soemarno yang tanpa kajian itu terkesan terlalu dipaksakan.
“Kami heran dengan sikap menteri BUMN yang seolah memaksakan pembentukan holding ini tanpa kajian matang dan komprehensif,” ujar Ferdinand di Jakarta, Selasa (10/5).
Lagipula, lanjutnya, holding itupun belum jelas akan diisi oleh perusahaan energi mana saja. Sebab, hingga kini tidak ada formula yang sudah teruji publik.
“Formatnya belum jelas masih otak-atik, mestinya kementerian siapkan konsep matang dulu baru dilaunching,” katanya.
Lebih lanjut, Ferdinand mengungkapkan upaya ‘coba-coba’ itu terlihat dari beberapa kali upaya untuk melakukan merger PGN dengan Pertamina sebagai induk. Kemudian berubah lagi bahwa PGN menjadi anak usaha yang dimerger dengan Pertagas.
Ia menyebut konsep holding ini masih coba-coba dan asal asalan. Karenanya, EWI meminta Menteri BUMN untuk menghentikan rencana merger PGN dengan Pertagas.
“Ini kalau dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi negara, dalam hal ini Pertamina atau Pertagas yang 100 persen dimiliki negara, sementara PGN sekitar 47% adalah saham publik. Kalau mau di-merger, Rini harus selesaikan dulu buy back saham publik di PGN supaya tidak merugikan negara,”
“Lagi pula untuk apa PGN dan Pertagas dimerger? Bukankah akan lebih baik jika PGN jadi anak usaha Pertamina dan bermain di Hulu Gas serta PERTAGAS bermain di Hilir Gas? Janganlah tata kelola migas yang sudah kacau selama ini dibuat makin kacau demi ekspektasi orang per orang. Ini negara bukan perusahaan pribadi, jangan dibuat seenaknya,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
