Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengaku geram dengan lambannya penangan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap di sejumlah daerah.
Pasalnya, sejauh ini kondisi udara seperti di Riau, Jambi dan Kalimantan Tengah semakin berbahaya untuk dihirup.
“Saya lebih sepakat penanganannya yang lelet. Ini kan bencana tahunan, oleh sebab itu menguji kita cepat tanggap atau tidak dilihat dari bencana ini meluas atau tidak. Sederhana saja, kalau meluas itu berarti penanganannya tidak bagus dan lambat, tapi kalau bisa dilokalisir itu tandanya penanganannya cerdas dan cepat,” ucap Lukman saat dikonfirmasi, di Jakarta, Senin (26/10).
Berdasarkan data yang dimiliki, banyak penanganan kabut asap dan kebakaran hutan yang lamban ditangani pemerintah pusat maupun daerah. Seperti di Riau misalnya, gubernur baru bikin posko tanggap darurat setelah didemo masyarakat dan di interpelasi oleh DPRD. Sampai sekarang pemerintah pusat belum menyatakan bencana nasional hanya gara-gara perpres-nya belum jadi.
“Menteri kesehatan membuat pernyataan bencana asap tidak berbahaya bagi kesehatan. BPPT kehabisan garam buat hujan buatan. Helikopter tidak bisa terbang gara-gara kehabisan BBM. Bantuan asing ditolak dan sudah terlambat ketika membuka pintu untuk bantuan asing. Anak-anak berjatuhan menjadi korban,”
“Bagi saya yang lelet itu paling tidak ada 3 Lembaga Negara, BNPB, Menteri Kesehatan, Pemerintah Daerah. Sementara staf seputaran presiden tidak memberikan informasi dan prioritas yang benar kepada Presiden Jokowi, jadilah seperti ini,” tegas Wakil Sekjen PKB itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
