Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus meminta dukungan untuk mengajukan rancangan resolusi damai terkait dengan perang Rusia dan Ukraina ketika membuka ASEAN+3 Group Meeting.
“Dalam krisis dan konflik, parlemen memiliki peran mendasar dalam menyelesaikan konflik atau membangun perdamaian abadi melalui proses dialog dan rekonsiliasi,” kata Lodewijk dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Adapun rancangan resolusi yang diusulkan adalah peran parlemen dalam mendukung solusi Damai untuk Konflik Rusia dan Ukraina bertujuan untuk menyoroti kebutuhan mendesak guna meningkatkan solidaritas parlemen melalui diplomasi parlemen yang efektif dalam menangani konflik yang telah mengancam perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia di seluruh dunia.
Ia menyampaikan bahwa Asia Tenggara telah menjadi kawasan strategis dengan posisi penting di panggung global, baik secara politik maupun ekonomi.
Oleh karena itu, suara dan sikap Indonesia dalam kaitannya dengan isu-isu internasional sering kali sangat diharapkan.
“Indonesia mengharapkan dukungan untuk menjadi kandidat Drafting Committee on Emergency Item IPU yang mewakili Asia Pacific Group,” tuturnya.
Menanggapi situasi global saat ini, tindakan kolektif parlemen dalam mempromosikan penghormatan terhadap integritas teritorial dan kedaulatan sangat penting untuk memastikan lingkungan yang kondusif guna mewujudkan dialog damai untuk keberlangsungan keamanan bagi semua warga sipil, terlepas dari latar belakang nasional, etnis, dan ras mereka.
Oleh sebab itu, dia memandang penting bagi DPR RI untuk berperan penting dalam inisiatif perdamaian dan pencegahan konflik melalui diplomasi parlemen.
Pernyataan tersebut dia sampaikan ketika membuka ASEAN+3 Group Meeting dalam salah satu agenda General Assembly IPU Ke-144 Tahun 2022 di Jakarta Room A&B, Bali International Convention Center (BICC), Minggu.
Dalam kaitannya dengan situasi global, menurut dia, penting bagi parlemen global untuk memastikan bantuan kemanusiaan bagi orang-orang yang membutuhkan, terutama perempuan, anak-anak, orang tua, dan kelompok rentan lainnya.
Ia menegaskan bahwa anggota IPU harus mendorong pemerintah masing-masing untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan militer dan mempromosikan solusi damai untuk mengakhiri konflik.
Inter-Parliamentary Union (IPU) sebagai organisasi global parlemen nasional yang bekerja untuk perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia melalui dialog politik, kerja sama, dan aksi parlemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan pihaknya melayani rakyat untuk perdamaian dan pembangunan.
“Sejalan dengan Strategi IPU 2022—2026, tindakan parlementer kolektif untuk memperkuat perdamaian dan keamanan sangat penting,” kata Lodewijk.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Dede Eka Nurdiansyah
