Jakarta, Aktual.com — Sepuluh ribu orang yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) se-jabodetabek dikerahkan dalam unjuk rasa menuntut penutupan angkutan aplikasi online Uber dan Grab.
Hal itu dinyatakan Perwakilan Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) Juni Prayitno usai berorasi di depan gedung DPR RI, Selasa (22/3).
“Kurang lebih 10.000 orang kami kerahkan. Kalau hari ini tuntutan nggak bisa direspon oleh menkominfo dan Jokowi, kami akan mengerahkan massa lebih besar lagi. 20.000 (massa) kami sudah persiapakan,” ujar Juni.
Sopir taksi express itu menjelaskan aksi ini adalah lanjutan dari aksi 14 Maret lalu, agar pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan para pengemudi taksi konvensional. Hal ini demi mengatur regulasi terhadap taksi maupun angkutan berbasis aplikasi lainnya. Sebab, angkutan online itu tak membayar retribusi apapun seperti halnya angkutan umum.
“Menhub kan sudah keluarkan surat meminta menkominfo memblokir aplikasi grab dan uber yang selama ini menyengsarakan kami. Ada persaingan tidak sehat dsini. Bukan kita anti aplikasi. Jangan salah paham. Jangan diartikan dikotomi kita anti aplikasi. Persolannya legal dan ilegal,”
“Ternyata setelah mereka lakukan tindakan ilegal, selama ini tida pernah patuh dengan UU nomor 22 tahun 2009. Termasuk pergub soal masalah tarif angkutan, mereka juga tak patuh. Dampaknya ke kami. Penumpang adalah hak kami tapi di ambil secara ilegal. Mereka sama saja maling,” jelasnya.
Dirinya mengaku bahwa express juga memiliki aplikasi yaitu ‘my trip’ dan di Blue Bird juga ada ‘My Blue Bird’. “Itu aplikasi tapi ada perang tarif yang enggak sehat disini. Nggak bayar pajak pasti murah,” jelas Juni.
Juni menegaskan, PPAD tidak pernah berurusan dengan grab, uber bahkan gojek. Namun, lebih kepada pemerintah yang ‘membiarkan’ ilegal-isasi. Karena, kata dia, dampak dari angkutan ilegal mempengaruhi pendapatan angkutan umum yang menurun drastis hingga 75 persen per hari.
“Jangan buat kami munculkan konflik horizontal. Berbahaya. Karena orang lapar nanti pemikirannya bisa berbeda,” cetusnya.
Juni mengingatkan Presiden Jokowi untuk segera merespon aspirasi mereka. Jika tidak, kata dia, para pengemudi akan melakukan aksi besar-besar.
“Perlu dicamkan pemerintah, jangan dikira kami main-main. Aksi ini akan lebih besar lagi dan lagi,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
