Jakarta, Aktual.co — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan mempunyai tanggungjawab moral terhadap permasalahan banjir di tanah kelahirannya, Bandung Selatan, Jawa Barat.
Tanggungjawab itu pula yang mendasari Yuddy memfasilitasi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Kepala Balai Besar Sungai Wilayah Citarum Syaifuddin menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (30/12) lalu.
Terlebih Presiden Joko Widodo, disampaikan dia juga meminta langsung agar segera dibuatkan roadmap penanggulangan banjir di Bandung Selatan. Menurutnya, penanganan banjir di Bandung Selatan membutuhkan tiga langkah besar, pertama dengan relokasi penduduk dari tempat yang menjadi mangkuk sumber banjir.
Kedua, membangun waduk penyerapan air minimal seluas 5 hektar dan lakukan sodetan di anak-anak sungai yang menuju aliran sungai Citarum. Ketiga, melakukan perbaikan hulu seperti penghijauan hutan, pengembalian lahan-lahan hutan di sepanjang sungai, dan pengerukan panjang sampai muara hilirnya di sungai Cirata sekitar 300 kilo meter.
“Biaya yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan dan pembangunan waduk sekitar Rp 150 miliar sampai Rp 200 miliar dan bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Namun secara komprehensif untuk biaya keseluruhan mencapai Rp 1,3 triliun dengan jangka waktu 3 tahun,” kata Yuddy kepada wartawan, Kamis (1/1).
Wapres Jusuf Kalla, kata dia, pada prinsipnya setuju dan memerintahkan Menteri PUPera untuk mendukung sepenuhnya rencana tersebut.
Namun ditekankan agar rencana itu disiapkan dengan matang, khususnya menyangkut pembiayaannya.
“Saya sebagai pembantu Presiden yang berasal dari Jabar, walau pun ini bukan bidang saya tetapi saya mempunyai kewajiban moral untuk mengatasi masalah banjir yang ada di Bandung ini,” ucapnya.
MenPAN sendiri sebelumnya telah meninjau lokasi banjir di Kecamatan Baleendah, Bandung, didampingi Gubernur Jabar Aher dan Wakil Bupati Bandung Deden R Rumaji.
Artikel ini ditulis oleh:
