Sultra, aktual.com – Anggota Komisi III DPR-RI, Arteria Dahlan menegaskan negara tidak boleh kalah dengan pemegang modal, khususnya para pemegang modal tambang di Sulawesi Tenggara (Sultra). Karena itu, menurutnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) juga harus membuat peta besar terkait permasalahan tambang yang kerap muncul di daerah tersebut. Pemetaan ini, ungkapnya sangat penting, mengingat sering terjadi aktivitas penyimpangan pertambangan di Sultra.
“Adalah suatu fakta pertambangan di Sulawesi Tenggara itu marak dengan penyimpangan. Makanya kami meminta kepada Polda untuk bisa mengatasi semua. Bagaimana melakukan pemetaan terkait dengan tambang-tambang yang ilegal, tambang-tambang legal yang bermasalah, ilegal yang bermasalah, ilegal yang koordinasi, ilegal yang pakai ‘dokumen terbang’, ilegal yang koridor, ilegal yang memasuki kawasan hutan lindung, ilegal yang tidak ada pinjam pakai kawasan hutan, ilegal yang tidak ada IPPKH. kemudian tambang yang hanya IUP eksplorasi, tambang yang IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan khusus Operasi Produksi khusus) tapi bermasalah, ini semua harus ada petanya,” jelas Arteria saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Polda Sultra, pada Rabu (22/2) pekan lalu.
Untuk itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun meminta kepada jajaran Polda Sultra, khususnya Ditreskrimsus dan Ditreskrumumdirkrim untuk mengambil langkah tegas terhadap perusahaan pertambangan ilegal di wilayah tersebut. Dirinya meyakini jajaran kepolisian pasti akan berpihak kepada rakyat.
“Petakan di mana wilayah pertambangan mana yang bermasalah, petakan di mana wilayah pertambangan mana yang berpotensi terindikasi melakukan pidana lingkungan, pidana kehutanan, pidana pertambangan, pidana korupsi, pidana-pidana lain,” ujarnya seperti dikutip dari situs DPR.
Arteria mengatakan pihaknya akan terus mendukung kerja-kerja kepolisian dalam menertibkan pengusaha-pengusaha tambang ilegal tersebut. Ia pun mengatakan kejahatan pertambangan ini sangat mengerikan, bukan hanya kejahatan terhadap lingkungan hidup, namun juga karena merugikan keuangan atau perekonomian negara.
“Tidak hanya merusak lingkungan tapi apa ini akan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah ini merupakan kejahatan serius, extraordinary, yang harus ditangani dengan extraordinary pula,” tutur dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Megel Jekson
