Jakarta, Aktual.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan terus melakukan koordinasi dengan aparat Satgas Pangan Mabes Polri untuk mengatasi permasalahan pengecer ataupun distributor pupuk yang nakal di seluruh daerah Indonesia.
“Kami selalu bersama Satgas Pangan dari Mabes Polri, kemudian kami meminta supaya dipantau sampai ke daerah daerah, jangan sampai petani kita korban gara-gara pupuk hanya satu kuintal, dua kuintal,” kata Amran di Jakarta, Rabu (21/2).
Amran menjelaskan bahwa koordinasi ini dilakukan sebagai respons terhadap laporan tentang praktik tidak etis yang dilakukan oleh beberapa pengecer pupuk di berbagai daerah.
Dia menyebut sudah melakukan kunjungan ke 15 provinsi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) baik di Polda maupun Polres agar menindak tegas jika menemukan adanya pelanggaran pendistribusian pupuk dari pengecer maupun distributor pupuk.
“Kami menemukan ada pengecer pupuk terkadang main-main. Saya katakan, kami sampaikan di Polres di Polda tolong ditindak,” ujar Amran.
Amran berharap agar petani sebagai tulang punggung pangan bagi bangsa dan negara agar tidak dipersulit apalagi dalam pemenuhan pupuk guna mendukung proses pertanian.
“Kami juga mendapat laporan di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, langsung kami minta kepada aparat penegak hukum, tolong petani ini adalah garda terdepan untuk pangan kita,” tutur Amran.
Dia menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pengecer dan distributor pupuk yang melanggar, sebagai langkah untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik yang merugikan petani.
“Petani kita itu hanya membutuhkan pupuk subsidi dan jumlahnya sedikit hanya satu kuintal, dua kuintal, empat kuintal. Itu tidak bernilai, maksud saya nilainya tidak seberapa. Jangan dipersulit,” tegas Amran.
Amran menegaskan bahwa perhatian terhadap petani sangat penting karena mereka merupakan faktor vital dalam keberlangsungan hidup bangsa dan negara.
Menurut Amran, suatu negara akan dapat melewati krisis kesehatan namun tidak dengan krisis pangan karena hal tersebut dapat memicu konflik sosial dan mengganggu stabilitas negara.
“Kami sepakat yang mempermainkan nasib petani khususnya pupuk ini, kami sepakat dengan Pupuk Indonesia kita cabut (izinnya), itu tidak ada kompromi, ini masalah negara, masalah pangan, ketahanan pangan menjadi ketahanan negara,” tegas Amran.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
