Jakarta, Aktual.com – Indonesian Resources Studies IRESS beri empat catatan terkait hasil audit forensik yang dilakukan PT Pertamina (Persero) terhadap anak usahanya PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) beserta entitasnya (Petral Group).
Sebelum menyampaikan catatannya, Direktur IRESS Marwan Batubara lebih dulu mengapresiasi dilakukannya audit forensik tersebut. Menurut dia itu merupakan langkah konkrit dari janji pemerintah untuk berantas mafia minyak.
“(Awal) membentuk tim reformasi, kemudian melakukan audit forensik,” ujar Marwan dalam diskusi ‘Membongkar Intervensi dalam Tender Petral’ di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (15/11).
Adapun empat catatan IRESS, kata Marwan yakni:
Pertama, menurut IRESS, isu mafia migas sudah jadi isu utama sejak lama. Dalam catatan, isu ini menggelinding sejak awal tahun 2000-an. Namun tidak pernah ada kejelasan. Pertanyaan muncul. Kenapa auditor asal Australia, Kordamentha, dibatasi mengaudit hanya untuk tiga tahun terakhir saja.
“Kenapa dibatasi? Saya berharap, oke sekarang yang sudah ada 2-3 tahun terakhir harus ada tindaklanjut. Tapi concern publik harus ke belakang. Minimal lima tahun ke belakang juga penting diperhatikan,” kata dia.
Kedua, publik menginginkan audit forensik terhadap Petral tidak hanya jadi isu sesaat dan cuma dilakukan karena ada kepentingan proteksi kekuasaan politik.
Kata Marwan, jangan sampai audit forensik dilakukan dan disampaikan beberapa pihak yang diduga terlibat, tetapi tidak ada tindaklanjutnya.
Dengan kata lain, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Pertamina memegang ‘kartu truf’ agar pihak-pihak dimaksud tidak mengganggu Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam lima tahu ke depan.
“Kita enggak mau ini jadi barter, dengan memegang ubun-ubun atau apalah namanya yang kemungkinan berpotensi mengganggu pemerintahan. Jangan sampai ini terjadi,” harap Marwan.
Catatan ketiga, impor minyak melalui Petral awalnya kerap disampaikan banyak manfaat dan menguntungkan. Salah satunya karena transaksinya menggunakan mata uang dolar dan pemerintah mempunyai perwakilan di Singapura. “Nah, kalau dibubarkan, apa alternatifnya,” ujar dia.
Terakhir, Marwan menekankan semangat pemberantasan mafia migas pada Pemerintahan Jokowi-JK. Dia meminta pemerintah berlaku transparan. Dengan begitu publik tercerahkan sekaligus memperjelas dan mempertegas keberadaan mafia migas.
“Harus dilakukan, karena banyak suara, mengganti mafia lama dengan mafia baru. Saya akan sampaikan ke DPR, saya harap DPR akan mendukung masalah goverment ini,” demikian Marwan.
Artikel ini ditulis oleh:
