Gedung tersebut mulai dibangun sejak Desember 2013 dengan nilai kontrak Rp195 miliar direncanakan memiliki 70 ruang pemeriksaan dan gedung penjara yang mampu menampung 50 orang, 40 pria dan sepuluh wanita.

Jakarta, Aktual.com — Komisi Pemberantasan Korupsi siap menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait investigasi ihwal pengadaan tanah RS Sumber Waras.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan pertemuan antara pihak lembaga antirasuah dengan BPK dijadwalkan pagi ini, Senin (10/12).

“Iya dijadwalkan pukul 10.00 WIB bertemu pimpinan,” kata Yuyuk saat dikonfirmasi, Senin (7/12).

Menurutnya, dari KPK sendiri nantinya akan diwakilkan langsung oleh pentolannya, Taufiequrrachman Ruki. “Yang akan menemui BPK adalah Ketua KPK sementara,” ujar dia.

Juru bicara BPK, Yudi Ramdan menjelaskan hasil audit investigasi tidak jauh berbeda dengan fakta awal temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan DKI. Temuan LHP KPK menunjukkan indikasi kerugian daerah mencapai Rp 191 miliar.

‎”Fakta-fakta tersebut tidak jauh beda dengan pendalaman. Tapi, investigasi lebih mendalam,” kata Yudi, saat dihubungi pagi tadi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp APBD Perubahan 2014 senilai Rp 800 miliar pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.‎

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu