Juru bicara Presiden Turki Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, mengatakan bahwa kebijakan baru Austria adalah bagian dari “gelombang Islamofobia dan rasisme yang diskriminatif”.
“Praktik pemaksaan ideologis dari pemerintah Austria adalah pelanggaran bagi prinsip-prinsip hukum universal, kebijakan integrasi sosial, hak-hak minoritas, dan prinsip kerukunan antar-suku,” kata Kalin dalam akun Twitter-nya.
Sejumlah menteri yang hadir dalam konferensi pers di Wina pada Jumat mengatakan bahwa sekitar 60 imam anggota organisasi Persatuan bagi Kerjasama Budaya dan Sosial di Austria (ATIB), yang dikenal dekat dengan pemerintah Turki, berpotensi akan diusir dari negara tersebut atau ditolak visanya dengan alasan menerima pendanaan dari asing.
Sementara itu, juru bicara ATIB, Yasar Ersoy, mengakui bahwa para imam dalam organisasinya dibayar oleh Diyanet, yang merupakan otoritas agama di Turki. Namun mereka tengah mengupayakan sumber pendanaan lain.
“Kami tengah berupaya agar para imam kami dibayar dengan dana dari dalam negara Austria,” kata dia kepada stasiun radio ORF.
Salah satu organisasi pengurus satu masjid di Wina dan dipengaruhi kelompok nasionalis muda Turki, Grey Wolves, akan ditutup karena bergerak secara tidak sah.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
