Jakarta, Aktual.co — Indonesia Property Watch (IPW) mendesak pemerintah melipatgandakan anggaran perumahan rakyat mengingat jumlah “backlog” (kekurangan rumah) mencapai lebih dari 15 juta unit.
“Sebagai salah satu kebutuhan pokok selain sandang dan pangan, papan (perumahan) menjadi salah satu indikator kesejahteraan sebuah negara,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (18/12).
Menurut Ali, dengan pengalihan subsidi BBM kepada sektor produktif (pembangunan), diperkirakan penambahan anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada APBN-P 2015 sekitar Rp47,5 triliun.
Diperkirakan bahwa dari jumlah penambahan tersebut, sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan konektivitas Rp20 triliun, infrastruktur ketahanan pangan Rp12,5 triliun, infrastruktur air minum dan sanitasi Rp13 triliun, sehingga dicemaskan hanya menyisakan sekitar Rp2 triliun untuk perumahan rakyat.
“Dengan anggaran hanya sebesar itu tidak akan dapat meningkatkan program perumahan rakyat. Belum lagi bicara pilar perumahan yang belum juga terselesaikan,” katanya.
Menurut dia, fokus pemerintah untuk lebih mengembangkan infrastruktur cukup baik namun jangan dilupakan bahwa fundamental perumahan rakyat terkait Badan Perumahan dan Bank Tanah harus disiapkan karena sudah sangat mendesak.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
