Badan Intelejen Amerika Selidiki Ancaman Serangan Siber Saat Pilpres

Jakarta, Aktual.com-Badan Keamanan Amerika Serikat (AS) menyebut sejumlah peretas telah menyusup ke komputer milik Komite Nasional Demokrat, badan kampanye untuk calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton. Peristiwa yang terjadi tahun lalu itu menjadi salah satu fokus Bdan Intelejn Amerika menjelang digelarnya pemilu presiden 8 November mendatang.

Direktur Badan Keamanan Nasional (NSA) Laksamana Mike Rogers, Selasa (13/9) menyebut pihaknya tengah mengantisipasi ancaman serangan siber pada pemilu. “Kami terus mengawasi kemungkinan itu,” kata Rogers menjawab pertanyaan Senator John McCain, kepala Komite Angkatan Bersenjata Senat saat dengar pendapat.

Marcel Lettre dari Kementerian Pertahanan Urusan Intelijen menjelaskan, pemerintah “cukup serius” menangani masalah tersebut. Ia mengatakan, “penyelidikan aktif” tengah dilakukan.

McCain memperhatikan laporan media, yang menyebutkan satu hingga dua negara terbukti berupaya membajak sistem di negara bagiannya, Arizona.

Sejumlah pengamat mengatakan, Arizona -yang semula basis pendukung Partai Republik- dinilai cenderung memilih calon Partai Demokrat, Hillary Clinton, pada tahun ini.

Rogers mengatakan, ia tak dapat memberi keterangan detil penyelidikan badan intelijen terkait dugaan pembajakan siber secara terbuka.

“Namun, buat kami, isu pembajakan merupakan fokus utama untuk komunitas intelijen, dan kami terus berupaya memahami kepentingan negara asing di wilayah ini,” kata Rogers.

Rogers menolak memberi keterangan terkait aktivitas negara asing itu.

Lettre menjelaskan, pemerintah akan mengadopsi kebijakan terkait saat penyelidikan menuai hasil.

“FBI dan Departemen Pertahanan Dalam Negeri sedang menjalani penyelidikan aktif,” kata Lettre. Namun salah seorang pegawai kemanan Amerika mengatakan Rusia berikut jaringannya bertanggung jawab atas insiden tersebut. Alhasil, pejabat bidang keamanan siber dan perwakilan Partai Demokrat menuntut pemerintah untuk menyalahkan Rusia secara terbuka.

Pemerintah Rusia menilai tuduhan itu konyol. Namun, pejabat di Washington masih khawatir atas kemungkinan pihak asing menggunakan informasi itu untuk mencampuri pemilihan umum pada November tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara