Jakarta, Aktual.com — Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono mengemukakan, gejala politik uang yang ada di Indonesia sudah sedemikian masif sehingga mengakibatkan kultur demokrasi yang berbiaya tinggi dan berpotensi membahayakan.
“Hal demikian menciptakan demokrasi yang berbiaya tinggi. Akhirnya ‘money politic’ dianggap lumrah,” kata Bambang Sadono, di Jakarta, Sabtu (22/8).
Menurut dia, indikasi dari kemasifan gejala politik uang antara lain di sebuah kampung di suatu daerah yang terdapat spanduk yang bertuliskan “Di sini menerima seringan fajar”.
Untuk menghilangkan politik uang, ia menyebutkan kiat yakni penegakan hukum karena aturan hukum yang mengatur soal politik uang dinilai masih belum bisa menjangkau secara maksimal.
“Sistem demokrasi Pemilu kita dari segi kultur dan hukum belum bisa membuat pemilu yang berkualitas,” paparnya.
Untuk itu, ujar Bambang, pihaknyha juga menyerap aspirasi rakyat untuk menjadi bahan guna mengamandemen hal-hal yang perlu diperbaiki dalam konstitusi.
Sebelumnya, dalam pidato peringatan 70 tahun kemerdekaan Indonesia di depan anggota DPR, DPD dan MPR di kompleks parlemen pada Jumat, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia telah menjadi salah satu contoh gemilang di dunia.
Dibandingkan dengan tahun 2013, indeks demokrasi Indonesia mengalami kenaikan dari 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015.
Menurut Presiden, Indonesia juga telah memiliki pemilih muda yang kritis dan bersemangat mengawal jalannya demokrasi dan pemerintahan.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
