Tujuh bupati malam itu tampak sumringah. Dengan kemeja bermotif khas Batak, mereka baru saja menandatangani pernyataan bersama. Bukan pernyataan sembarang pernyataan. Tapi, mereka dengan suka rela bersedia ‘melucuti’ secara penuh kekuasaan dan kewenangannya terkait Danau Toba kepada Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Danau Toba.
Sejatinya, peristiwa Rabu malam, 25 Mei 2016 silam itu bisa disebut lumayan ‘ganjil’. Bagaimana tidak, ada tujuh bupati kepala daerah yang dengan suka rela, bahkan suka cita, melepaskan sebagian kewenangan dan kekuasaannya. Bukan cuma itu, penandatanganan penyerahan wewenang dan kekuasaan itu bahkan dikemas dalam acara pesta.
Ketujuh bupati itu antara lain Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro, Bupati Simalungun Binsar Situmorang, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, dan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Bamjarnahor. Yang lainnya, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.
Para bupati akan menyerahkan sepenuhnya penanganan pariwisata Danau Toba kepada Badan Otorita. Mereka kompak mendukung Badan Otorita mengembangkan wisata Danau Toba demi kemashalahatan warga sekitar. Dengan penyerahan kewenangan ini, Badan Otorita bisa bekerja secara profesional serta berbuah manis, Danau Toba bisa dibanjiri wisatawan lokal dan asing.
Maka, acara bertajuk Malam Budaya Danau Toba, Menyosong Badan Otorita Toba, berlangsung dengan meriah. Ratusan orang Batak dengan segala latar belakang hadir, tumplek bleg. Ada pengusaha, pejabat dan mantan pejabat, para profesional, juga rakyat biasa. Sejumlah pejabat di masa Orde Baru yang kondang tampak di antara tamu yang berjubel. Dua di antaranya sebut saja Akbar Tanjung dan Cosmas Batubara.
“Acara malam ini merupakan jawaban dari penantian 40 tahun lamanya. Selama 40 tahun itu pula Danau Toba merana karena tidak adanya leadership yang kuat dalam mengelola dan mengembangkannya. Dengan penandatanganan tersebut, penantian itu berakhir. Kita akan jadikan Danau Toba bukan cuma kebanggaan Tapanuli, bukan hanya kebanggaan Sumatera Utara, tapi jadi kebanggaan Indonesia,” ujar Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi kepada wartawan di sela-sela acara.
Adalah Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menjadi tokoh di balik peristiwa amat penting ini. Sudah bukan rahasia lagi, selama puluhan tahun para kepala daerah di sekitar Danau Toba nyaris tidak pernah sekata. Masing-masing merasa paling berhak mengembangkan, memiliki, dan mengambil manfaat dari Danau Toba. Akibatnya, selama puluhan tahun pula Danau Toba hanya begitu-begitu saja.
Bahkan kian ke sini, danau yang tercipta dari ledakan teramat dahsyat gunung Toba sekitar 75.000 tahun silam itu kian merana. Airnya kotor, lingkungannya kumuh, dan ini yang sangat penting, akses menuju ke sana amit-amit. Wisatawan harus rela menempuh perjalanan 6-7 jam berkendara menyusuri jalan berkualitas jelek dari Bandara Kuala Namu ke Parapat, bibir terdekat Danau Toba.
Rizal Ramli prihatin, Indonesia punya banyak sekali destinasi wisata yang indah. Tapi, kenapa hanya Bali? Itulah sebabnya dia menggelar stratagi yang sama sekali baru dalam mengembangkan pariwisata nasional. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini menetapkan 10 Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) di luar Bali. Ke 10 destinasi utama itu antara lain Danau Toba (Sumut), Bromo (Jatim), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku), Tanjung Lesung (Banten), Labuhan Bajo (Flores NTT), Kepulauan Seribu (DKI), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Belitung, dan Yogyakarta.
“Khusus Danau Toba, saya ingin menjadikannya sebagai Monaco of Asia. Untuk itu, kami akan bangun infrastruktur dasar. Antara lain peningkatan dan pengembangan bandara Sibisa dan Silangit, ring road di sekitar Danau Toba dan pulau Samosir,” Rizal Ramli dengan percaya diri.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi mimpi besarnya menggaet 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Jumlah ini dua kali lipat dibandingkan tahun 2016 yang sekitar 10,4 juta wisatawan dengan perolehan devisa berkisar US$10 miliar. Pada saat itu diharapkan devisa yang masuk mencapai US$20 miliar. Tenaga kerja yang terlibat langsung juga naik dari 3 juta jadi 7 juta. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung yang terlibat diperkirakan 3-4 kali lipat jumlahnya.
Penyerahan kewenangan tujuh bupati tadi memang sudah seharusnya. Paling tidak, ini menjadi wujud keseriusan dan imbal balik pemerintah daerah atas niat baik pemerintah pusat, yang dalam hal ini dikomandani Menko Maritim dan Sumber Daya.
“Dengan hadirnya Badan Otorita Danau Toba, pengembangan wisata Danau Toba bisa dilakukan secara profesional. Sebagai orang Batak, saya sangat mengapresiasi upaya dan inisiasi yang dilakukan pak Rizal Ramlli. Presiden Jokowi sangat antusias. beliau terus memantau perkembangan kawasan Danau Toba yang akan dijadikan wisata kelas dunia.
Diharapkan Perpres Badan Otorita bakal terbit paling lambat Juni 2016,” ungkap Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.
Malam Budaya Danau Toba menjadi penanda Danau Toba bakal menjadi ikon baru pariwisata Indonesia yang mencorong. Ia bersama Bali dan sembilan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional akan mengantarkan Indonesia lebih berbicara di ajang pariwisata internasional. Semoga…
Jakarta, 28 Mei 2016
Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Stdudies (CEDeS)
Artikel ini ditulis oleh:
