Bahas APBN-P 2016, DPR Protes Menteri KKP Pangkas Anggaran untuk Nelayan

Jakarta, Aktual.com — Komisi IV DPR RI memprotes Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memangkas anggaran untuk pengadaan dan pemberdayaan nelayan dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Fadholi mengaku tidak mengerti dasar pemangkasan yang dilakukan kementerian Susi Pudjiastuti itu. Pasalnya, dari Rp2,89 triliun anggaran yang dihemat oleh KKP, hampir sebagian adalah program pengadaan dan pemberdayaan bagi nelayan.

“Saya khawatir pemangkasan nelayan ini akan berimbas pada memburuknya nasib nelayan karena kondisinya sangat rentan. Kalau bisa jangan dipangkas bu,” ujar Fadholi saat raker dengan Menteri KKP Susi Pudjiastuti di Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6).

Bahkan, lanjutnya, beberapa program pengadaan dari KKP yang ditunda pelaksanaannya adalah pengadaan Kapal (<5 GT, 5 GT, 10 GT, 20 GT), alat tangkap, perlindungan nelayan melalui premi asuransi nelayan. Penghematan lainnya, kata dia, adalah dengan melakukan efisiensi unit cost pada pelaksanaan integrated cold storage, pembangunan pabrik tepung ikan, dan pembangunan pasar ikan terintegrasi.

“Bukan hanya itu, KKP juga memutuskan untuk menunda program-program di bawah Direktorat Jendral Perikanan dan Budidaya dengan nilai total Rp 327 miliar lebih,” jelas dia.

Ia pun mengungkapkan, program yang ditunda tersebut diantaranya adalah pengadaan pakan ikan laut, sarana produksi benih, benih ikan (air tawar, payau, dan laut), Bibit rumput laut, manipadi, Input produksi budidaya ikan di 15 lokasi SKPT, Sarpras budidaya pada kelompok budidaya, patok batas tanah, dan keramba jaring apung (KJA).

Oleh karena itu, Fadholi meminta Menteri Susi untuk mempertimbangkan kembali rencana pemangkasan tersebut. Pemangkasan anggaran bisa dilakukan dalam mata anggaran yang lainnya seperti mengurangi perjalanan dinas dan mengurangi pengeluaran lembaga kementerian.

“Kementerian harusnya memperbaiki skala prioritas penganggaran, supaya tidak menganggu bantuan-bantuan untuk nelayan,” katanya.

Untuk diketahui, Penghematan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan perikanan adalah upaya menindaklanjuti pemangkasan anggaran untuk seluruh kementerian. Pemangkasan anggaran ini dilakukan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan fiskal menyusul jebloknya pendapatan Negara dari pajak dan non pajak.

Artikel ini ditulis oleh: