Jakarta, aktual.com – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengadakan pertemuan bilateral Dialog 2+2 Minister Meeting dengan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop.
Pertemuan ityu berlangsung dictengah rangkaian pertemuan Indonesia-Australia atau ASEAN-Australia Special Summit 2018, di Sydney, Australia, Jumat, yang salah satunya membahas keamanan maritim.
Siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (16/3), menyatakan acara yang berlangsung di Kantor Parlemen Australia itu juga membahas dinamika Indo-Pasific, “counter terrorism”, keamanan siber, dan perdagangan manusia.
Dalam pertemuan tersebut Menhan Ryamizard Ryacudu menegaskan keamanan maritim bagi Indonesia merupakan pelaksanaan agenda yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dimana salah satu kerangka utamanya adalah pembangunan kekuatan pertahanan maritim.
Dalam proses menjadi poros maritim dunia, lanjut Menhan, kekuatan maritim mengharuskan kekuatan TNI AL dapat mengamankan jalur-jalur perdagangan sebagai penopang kekuatan dan keamanan ekonomi tidak hanya jalur dalam negeri namun juga jalur di luar yuridiksi Indonesia dimana hal tersebut sebagai bagian dari kepentingan nasional.
Keamanan maritim di kawasan Asia Pasifik sangat penting kerena perekonomian dunia saat ini masih bergantung pada jalur maritim, baik itu sebagai jalur perdagangan (Sea Lane of Trade/SLoT) maupun jalur komunikasi (Sea Lane of Communication/SLoC).
“Perdagangan internasional yang semakin berkembang masih bertumpu pada domain laut sehingga masalah jaminan keamanan maritim menjadi hal yang sangat krusial,” kata Ryamizard.
Namun demikian, lanjut Menhan, tantangan yang dihadapi di bidang keamanan maritim saat ini masih terus diwarnai oleh pencurian sumber daya alam, terorisme, perdagangan manusia, potensi sengketa perbatasan, perompakan, penyelundupan dan pembajakan.
Sebagai contoh, kata Menhan, adalah aksi pembajakan di Laut Sulu yang terjadi beberapa waktu yang lalu secara langsung telah menghambat perekonomian dan menimbulkan keresahan bagi para pengguna jalur tersebut.
“Guna mengatasi ancaman tersebut, Indonesia bersama Filipina dan Malaysia telah mengambil langkah-langkah kerja sama yang konkret melalui kerja sama Trilateral di Laut Sulu. Kegiatan telah dilakukan meliputi patroli bersama yang terkoordinasi, baik di laut maupun udara,” kata mantan kepala staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.
Tidak hanya itu, Menhan juga menyampaikan, bahwa kerja sama pengamanan di sektor kemaritiman juga dilakukan secara rutin melalui patroli maritim terkoordinasi yang dilakukan oleh empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.
Patroli terkoordinasikan Menhan menambahkan, pengamanan ini telah lama dilaksanakan oleh keempat negara tersebut. Kerja sama yang dilakukan adalah patroli terkoordinasi (Corpat) dan Eyes in the Sky yang dilakukan bersama-sama 4 negara (Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand).
Di samping itu, telah dilakukan kerja sama lainnya berupa “Corpat” yang bersifat sub egional di Teluk Thailand yang dilakukan oleh tiga negara yaitu Kamboja, Thailand dan Vietnam.
Kegiatan telah dilakukan meliputi patroli bersama yang terkoordinasi, baik di laut maupun udara. Upaya-upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil dengan ditandai dalam dua tahun terakhir angka kriminalitas di wilayah ini menurun.
Terkait dengan Indopacific, Menhan RI memiliki pandangan bahwa konsep Indopacific yang pernah digagas oleh Indonesia beberapa tahun lalu merupakan langkah tepat untuk turut menciptakan stabilitas keamanan di sepanjang Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
“Hal tersebut mendapat respon positif dari pihak AS dengan mempertimbangkan perubahan nama dari US Pacom menjadi US Indo-Pacom,” katanya.
Indonesia, kata Ryamizard, menghargai komitmen Australia serta kemajuan kerja sama yang sudah signifikan dengan Australia dan kawasan sepanjang tahun 2016 dan 2017 khususnya paska pertemuan 2+2 tahun 2016 yang lalu di Bali. Diantaranya terbentuknya kerja sama Intelijen Our Eyes kawasan dengan mengundang negara mitra untuk bergabung.
Sedangkan dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme, Menhan RI telah mendesain strategi pertahanan negara khas Indonesia yang dibangun berlandaskan kekuatan hati nurani atau strategi pertahanan “smart power” yaitu strategi pertahanan negara yang bersifat Defensif aktif.
Strategi pertahanan negara merupakan penggabungan antara kekuatan “soft power” dan “hard power” dengan sistem perang rakyat semesta (permesta) yang bersifat pembangunan kekuatan ke dalam dengan menguatkan jiwa, semangat dan pikiran rakyat melalui konsep kesadaran nela negara yang didukung oleh kekuatan TNI beserta alutsistanya.
Kesadaran bela negara ini dilandasi oleh kekuatan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, ideologi negara Indonesia.
ANT
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
